Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tampaknya tidak akan berjalan mulus. Sebab, masih ada fraksi DPR yang tidak mendukung kebijakan itu.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, kenaikan harga BBM butuh persetujuan dari fraksi-fraksi melalui komisi VII DPR dan paripurna DPR. Sampai hari ini belum ada kesepakatan soal tersebut.
Fraksi PDIP DPR, menurut Pramono, belum mendukung kenaikan harga BBM. Ini berarti belum mendukung juga penyaluran BLSM.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan,pemerintah terus berupayamemberikan pemahaman kepada semua pihak, termasuk DPR agar kebijkan ini didukung.
“Rencana pengurangan subsidi BBM diikuti dengan penyaluran BLSM sudah dibahas berkalikali, termasuk saat pertemuan Jumat (10/3). Makanya, diharapkan semua pihak mendukungnya,’’ kata Julian Aldrin Pasha kepada
Rakyat Merdeka, kemarin.
Berikut kutipan selengkapnya;Siapa saja yang melakukan pertemuan dengan Presiden, Jumat sore?Pertemuan itu dihadiri pak Wakil Presiden Boediono, didampingi Mensesneg, Seskab, Ketua Bappenas dan Wakil Menteri Keuangan untuk membicarakan pengurangan subsidi BBM.
Apa dibicarakan juga masalah dampak kenaikan BBM?Tentu, masalah gejolak yang timbul juga dibicarakan. Dalam pertemuan itu juga dicari solusi untuk mengantisipasi gejolakgejolak yang timbul nanti.
Bila ada kebijakan subsidi BBM yang baru tentu berdampak ikutan. Artinya, terjadi kenaikan harga barang-barang keperluan masyarakat, terutama sembilan bahan pokok (sembako).
Apa itu sudah dipikirkan baik-baik?Tentu sudah. Kenaikan itu adalah konsekuensi logis yang terjadi, karena ada kenaikan BBM. Makanya, bagi masyarakat yang dianggap betul-betul kurang mampu, pemerintah tidak akan membiarkan mereka terpukul.
Bukannya semuanya akan terpukul?Kenaikan BBM ini pasti akan memukul semua kalangan dan lapisan msyarakat. Tapi pemerintah lebih melihat agar masyarakat tidak mampu bertambah susah.
Kenapa pemerintah hanya memikirkan yang tidak mampu saja?Mereka dalam posisi sulit. Kalau pemerintah tidak membantu mereka, maka akan terpukul dua kali.
Pertama, mereka akan terpukul karena kenaikan harga BBM. Kedua, mereka akan terpukul atas kenaikan harga barang-barang
keperluan sehari-hari.
Apa pemerintah tetap ingin menaikkan harga BBM dan keluarkan kebijakan BLSM?Ya. Pemerintah tetap bersikeras semata-mata dengan dasar hati nurani dan kemanusiaan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi mereka yang tidak mampu, di samping melakukan pembangunan dengan secara bertahap mengurangi subsidi BBM.
Bila nanti kebijakan harga BBM yang baru ditetapkan akan diberikan BLSM. Tapi intinya nanti yang diberikan adalah yang benar-benar tidak mampu. Itu ada sistem pengawasannya.
Bukankan banyak yang menolak BLSM?Yang menjadi alasan rasional pemerintah saat mengurangi subsidi BBM diperlukan penyaluran BLSM.
Untuk itu, pemahaman tersebut juga harus diterima oleh semua kalangan, termasuk DPR.
Kenapa?Karena realisasi pemberian BLSM ini melalui penganggaran APBN Perubahan di DPR juga. Makanya perlu dikonsultasikan
kepada DPR.
Belum lama ini, Aburizal Bakrie bertemu SBY, apa masalah BLSM ini yang dibicarakan?Ya. Hal itu dibicarakan tapi lebih kepada memberikan pemahaman kenapa harga BBM harus naik dan BLSM harus dikeluarkan bagi masyarakat yang tidak mampu.
Apa Presiden sudah instruksikan Kemendag untuk mengawasi kenaikan harga-harga di pasaran?Tentu sudah. Menteri Perdagangan dengan kementerian terkait sudah diminta Presiden untuk melakukan fungsi kontrol terhadap kenaikan harga di pasar.
Oh ya, Kepala Staf Angkatan Darat memasuki pensiun 5 Mei, kapan diganti?
Memang direncanakan dalam bulan ini ada Kasad yang baru. Tentunya Presiden yang akan melantik.
Sekarang Pramono Edhie Wibowo masih menjabat?Masih. Beliau sebenarnya sudah pensiun. Tapi diperpanjang karena harus menunggu Kasad yang baru.
Apa benar semua yang disodorkan adalah jenderal bintang tiga?Kalau itu saya belum bisa berkomentar. Apalagi mengenai nama- namanya karena saya belum memiliki informasi mengenai itu. Yang jelas pada bulan ini akan ada pelantikan Kasad baru. [Harian Rakyat Merdeka]
