Berita

Sri Mulyani indrawati/ist

Politik

PKS Tuding KPK Istimewakan Sri Mulyani

RABU, 24 APRIL 2013 | 10:37 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pemeriksaan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati oleh Komisi Pemberantasan (KPK) di Amerika Serikat mendapat kritikan keras dari Partai Keadilan Sejahetrah (PKS).

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al-Muzammil Yusuf mengatakan, KPK telah memberikan keistimewaan kepada Srimulyani yang didatangi KPK di luar negari untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara penyimpangan aliran dana bail out untuk Bank Century.

"Idealnya setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dipanggil ke (gedung) KPK. Apalagi ini sehat, kecuali sakit," ujar Muzammil kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (24/4).


Kalau hanya alasan Srimulyani sibuk menjalankan tugasnya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia di AS, semua yang diperiksa oleh KPK kata Muzammil juga mempunyai kesibukan.

"Harus diperlakukan sama dong, kalau (alasan sibuk) itu, semua juga sibuk, maka semuanya harus ditangi ke rumah masing-masing," tandas Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Senin (22/4) lalu, KPK menerbangkan tiga penyidiknya yang bertugas melakukan penyelidikan kepada Srimulyani. Srimulyani diperiksa setelah KPK menetapkan dua tersangka mega skandal bail out Bank Century yang merugikan negara 6,7 triliun itu, yaitu Budi Mulya dan Siti Chalimah Fadjriah. Budi Mulya merupakan mantan Deputi V Bidang Pengawasan Bank Indonesia. Sementara Fadjriah adalah Deputi Bidang IV Pengelolaan Moneter Devisa Bank Indonesia.

KPK akan meminta banyak keterangan dari Sri Mulyani terkait jabatannya ketika itu sebagai Menteri Keuangan dan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada saat pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan Bank Century dari kebangkrutan. [rsn]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya