Berita

Al Muzammil Yusuf/ist

Politik

PKS: Dimana Sikap Netralitas KPK?

RABU, 24 APRIL 2013 | 09:41 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan sikap netralitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani berbagai kasus korupsi.

"Dimana perlakuan yang sama KPK, sebaiknya kalau sudah tersangka maka harus ditahan. Kenapa LHI ditahan, yang lain tidak?" ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al-Muzammil Yusuf kepada Rakyat Merdeka Online, Rabu (24/4).

Menurut dia, sebagai penegak hukum, Abraham Samad cs harus bersikap adil dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.


"Dimana sikap adil KPK, kanapa tersangka yang satu ditahan, yang lain tidak ditahan? itu angkanya lebih besar, dimana sikap netralitas KPK," ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR ini.

Diketahui, mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq (LHI) ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan tak lama setelah ditetapkan tersangka oleh KPK, LHI terjerat dalam kasus kuota impor daging pada Kementerian Pertanian dengan menemukan minimal dua bukti oleh .

Hal ini berbeda dengan penetapan tersangka lain, sebut saja mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus Hambalang dan Ketua Komisi X DPR asal Fraksi PDIP Izederik Emir Moeis tidak hanya diduga terlibat dalam proyek pembangunan PLTU Tarahan yang hingga saat ini belum ditahan, malah belum pernah diperiksa KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka. [rsn]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya