Berita

muhammad nuh/ist

UN MUNDUR

Kini Giliran GMNI Yang Meminta M. Nuh Mundur

SELASA, 16 APRIL 2013 | 08:19 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Suara yang meminta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh mundur terus mengalir, kali ini datang dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Ketua Presidium GMNI, Twedy Noviady Ginting mengatakan, terlambatnya distribusi soal Ujian Nasional (UN) 2013 sehingga membuat penundaan di 11 provinsi jelas merupakan preseden buruk bagi dunia pendidikan.

"Kondisi ini akan sangat merugikan bagi para siswa yang mengikuti ujian, secara psikologis menghadapi ujian saja mereka sudah tertekan terus kemudian ujian tiba-tiba diundur karena masalah teknis jelas semakin menguras psikologis siswa," ujar Twedy kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa (16/4).


Belum lagi, keterlambatan ini berpotensi memunculkan prasangka bocornya soal karena terjadi selisih waktu pelaksanaan Ujian Nasional.

"Kami menyayangkan ketidaksiapan kementrian pendidikan dan kebudayaan dalam menyelenggarakan UN 2013 dan menyarankan Mendikbud, M. Nuh untuk mundur dari jabatannya sebagai mendikbud. Jika menyiapkan persoalan teknis saja kemendikbud tidak beres apalagi menyiapkan persoalan-persoalan prinsip mengenai pendidikan Nasional kita," ungkapnya.

Menurut dia, tidak tuntasnya penanganan persoalan penyelenggaraan pendidikan yang selalu berulang seperti permasalahan pelaksanaan UN akan mengorbankan kepentingan strategis bangsa dan tujuan negara yang lebih besar, yakni menjadi bangsa cerdas.

"Bangsa yang maju dan mandiri lahir dari penyelenggaraan pendidikan yang baik untuk rakyatnya. Sebaliknya, sulit bagi suatu bangsa untuk maju dan mandiri bila penyelenggaraan pendidikannya bermasalah. Itulah yang kini dialami Indonesia," pungkas Twedy. [rsn]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya