Pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali mempertanyakan kinerja Menteri Pendidikan dan Pendidikan Muhammad Nuh. Kali ini datang dari anggota Komisi X DPR RI dari Frkasi PKS Ahmad Zainuddin. Ia menyayangkan tertundanya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 pada tingkat SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di 11 Provinsi.
"Secara psikologis ini akan mengganggu tingkat kesiapan siswa di 11 provinsi tersebut," ujar Zainuddin seperti siaran pers yang diterima redaksi, (Senin, 15/4).
Menurut dian, dari tahun ke tahun pelaksanaan UN terus mengalami penurunan kualitas, bahkan semakin jelek. Ini mengindikasikan ketidak siapan pemerintah dalam melaksanakan UN.
Penundaan ujian ini kata dia seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah benar-benar serius dalam mengatur mekanisme persiapan teknis berupa bahan pendukung, percetakan soal, pengepakan soal dan distribusi materi ujian. Ia berharap agar ke depannya pelaksanaan UN ini dapat dilakukan oleh lembaga penyelenggara ujian Independen yang dapat diregulasi oleh pihak yang kompeten.
Ia mencontohkan bahwa ada beberapa negara yang pelaksanaan ujian dilakukan oleh badan khusus (Exam Board) yang dilakukan pada masing-masing wilayah dan hasilnya sangat bagus, baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil penilaiannya.
Tambah dia, negara seperti Amerika dan India, ujian tidak dilakukan secara nasional karena dianggap tidak adil bagi siswa minoritas dan setiap negara bagian memiliki standar yang berbeda.
"Mereka melakukan ujian untuk wilayah masing-masing yang disebut exit exam. Dengan demikian dari tingkat kesiapan pelaksanaan ujian bagi siswa pun lebih baik," ungkap dia.
Terakhir Zainuddin meminta agar pemerintah bersedia mengatur ulang sistem ujian nasional bagi siswa. Sebab jumlah 33 provinsi yang ada saat ini tentu memiliki standar mutu yang berbeda, dan hal ini sangat dimungkinkan penerapan ujian dapat dilaksanakan pada tiap daerah.
"Adapun teknis pelaksananya dapat dilakukan oleh lembaga Independent yang dapat diawasi oleh pemerintah dan DPR," tandas Zainuddin.
[rsn]
