Berita

sby/rmol

Politik

SBY Intruksikan Investigasi Tertundanya UN

MINGGU, 14 APRIL 2013 | 17:55 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh telah menyampaikan kepada Presiden SBY soal tertundanya penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) SLTA di 11 provinsi di zona III.

"Tadi pagi Pak SBY menelpon saya, beliau menanyakan kapan UN dilaksanakan, saya sampaikan tanggal 15. Saya sampaikan ada yang tertunda di 11 provinsi, mohon maaf persoalan teknis yang dihadapi," ujar M Nuh saat jumpa pers UN 2013 di Kantor Kemdikbud, Senayan, Jakarta (14/4).

Saat itu juga jelas Nuh, presiden SBY langsung mengistruksikan dilakukan investigasi.


"Pak SBY katakan 'Lakukan investigasi, jelaskan ke publik duduk perkaranya, kenapa bisa lambat," ujar Nuh menirukan percakapan SBY.

Manurut Nuh, Presiden SBY memberikan perhatian khusus soal ini. "Maka kami pun akan all out untuk bisa merampungkan ini," ujarnya.

Untuk pengiriman naskah UN ke 11 provinsi itu, yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulsel, Gorontalo, Nuh menjelaskan pihaknya sudah berkerja sama dengan TNI AU.

"Kami juga sudah berkonunikasisi denga TNI AU untuk menyalurkan (naskah UN) ke daerah-daerah. Bahkan akan ada empat Hercules dan Boing 737," ungkapnya.

Ada enam perusahaan pemenang tender yang membuat dan menyalurkan naskah UN untuk SMA dan SMP sederajat 2013. Dari enam perusahaan tersebut kata dia, ada satu perusahan yaitu, PT. Ghalia Indonesia Printing belum bisa menepati waktu karena alasan taknis.

Meski demikian, pihaknya dengan perusahaan tersebut berjanji akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyalurkan naskah tersebut, karena naskah UN itu sudah dimasukkan kepada amplop, dan sekarang tinggal memilah untuk dimasukkan ke dalam box sesuai dengan daerah dan sekolahnya lalu akan didistribusikan ke daerah.[dem]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya