Berita

WARGA GUNTUR/IST

Olahraga

Ratusan Warga Gusuran KPK Minta Tinggal Di Rumah Dinas Jokowi

MINGGU, 14 APRIL 2013 | 15:14 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ratusan warga korban gusuran tanah KPK di Jalan Gang Gembira, Kelurahan Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan  merasa diperlakukan dengan tidak adil.

Siang ini (Minggu, 14/4), para warga korban gusuran itu mengadukan nasib mereka dengan mendatangi rumah dinas Gubernur DKI Joko Widodo di Jalan Taman Suropati nomoe 7, Menteng, Jakarta Pusat.

"Kita sebagai anak, ingin ketemua ayah saja, yaitu pak Jokowi," ujar koordinator Forum Perjuangan Warga Guntur, Ronald kepada wartawan di depan pagar rumah dinas Jokowi, Minggu (14/4).


Menurutnya, pihak KPK terkesan sama sekali tidak menghiraukan nasib mereka, terutama nasib anak-anak yang sebentar lagi mengikuti Ujian Nasional. Pun demikian Pemprov DKI seolah tidak berpihak pada nasib mereka.

"Penggusuran tempo hari sudah meluluhlantakkan masa depan anak-anak kami. Sampai saat ini kami tidak tahu harus bernaung di mana," ungkap dia.

Ronald mengatakan, pihaknya berharap Jokowi mau mempedulikan nasib mereka karena sebelumnya pernah disampaikan keluhan warga korban gusuran kepad pihak Pemprov DKI tapi tak digubris jua. Bukan hanya kehilangan rumah dan tempat bernaung, sambung Ronald, anak-anak korban gusuran juga tak terperhatikan.

"Kami akan meminta agar kami tinggal di Rumah Gubernur DKI Jakarta Jokowi saja," ujar dia.

Seperti diketahui, lokasi rumah yang mereka tempati adalah tanah milik negara (Kementerian Keuangan), dan sekarang dipinjam pakai oleh KPK untuk membangun gedung KPK. Sekitar 150 warga guntur sekarang sudah relokasi sementara ke Gedung Karang Taruna kel Guntur, sebelum dijanjikan pindah ke rumah susun (rusun) di daerah Penggilingan.

Luas lahan ini adalah 8.492 meter persegi. Warga telah menempati lahan tersebut sejak tahun 1997. Hingga kini, warga yang bertahan hanya 48 KK atau berjumlah 155 jiwa. Kebanyakan dari mereka berpendapatan sebagai pemulung sekitar Rp 50 ribu per hari.[wid]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya