Berita

WARGA GUNTUR/IST

Olahraga

Ratusan Warga Gusuran KPK Minta Tinggal Di Rumah Dinas Jokowi

MINGGU, 14 APRIL 2013 | 15:14 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ratusan warga korban gusuran tanah KPK di Jalan Gang Gembira, Kelurahan Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan  merasa diperlakukan dengan tidak adil.

Siang ini (Minggu, 14/4), para warga korban gusuran itu mengadukan nasib mereka dengan mendatangi rumah dinas Gubernur DKI Joko Widodo di Jalan Taman Suropati nomoe 7, Menteng, Jakarta Pusat.

"Kita sebagai anak, ingin ketemua ayah saja, yaitu pak Jokowi," ujar koordinator Forum Perjuangan Warga Guntur, Ronald kepada wartawan di depan pagar rumah dinas Jokowi, Minggu (14/4).


Menurutnya, pihak KPK terkesan sama sekali tidak menghiraukan nasib mereka, terutama nasib anak-anak yang sebentar lagi mengikuti Ujian Nasional. Pun demikian Pemprov DKI seolah tidak berpihak pada nasib mereka.

"Penggusuran tempo hari sudah meluluhlantakkan masa depan anak-anak kami. Sampai saat ini kami tidak tahu harus bernaung di mana," ungkap dia.

Ronald mengatakan, pihaknya berharap Jokowi mau mempedulikan nasib mereka karena sebelumnya pernah disampaikan keluhan warga korban gusuran kepad pihak Pemprov DKI tapi tak digubris jua. Bukan hanya kehilangan rumah dan tempat bernaung, sambung Ronald, anak-anak korban gusuran juga tak terperhatikan.

"Kami akan meminta agar kami tinggal di Rumah Gubernur DKI Jakarta Jokowi saja," ujar dia.

Seperti diketahui, lokasi rumah yang mereka tempati adalah tanah milik negara (Kementerian Keuangan), dan sekarang dipinjam pakai oleh KPK untuk membangun gedung KPK. Sekitar 150 warga guntur sekarang sudah relokasi sementara ke Gedung Karang Taruna kel Guntur, sebelum dijanjikan pindah ke rumah susun (rusun) di daerah Penggilingan.

Luas lahan ini adalah 8.492 meter persegi. Warga telah menempati lahan tersebut sejak tahun 1997. Hingga kini, warga yang bertahan hanya 48 KK atau berjumlah 155 jiwa. Kebanyakan dari mereka berpendapatan sebagai pemulung sekitar Rp 50 ribu per hari.[wid]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya