Berita

PKS Anugerahi BJ Habibie sebagai Guru Demokrasi Bangsa

JUMAT, 12 APRIL 2013 | 07:00 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menganugerahi Prof. Dr. Bacharudin Jusuf Habibie sebagai Guru Demokrasi Bangsa.

Penghargaan diberikan PKS atas jasa-jasa Habibie memberikan teladan kepempinan yang demokratis selama masa kepemimpinannya yang hanya berusia 16 bulan saat menjadi Presiden RI ke-3 dari tahun 1998 hingga 1999.

Penghargaan itu disampaikan oleh Presiden PKS Muhammad Anis Matta usai serial Dialog Demokrasi dan Peradaban  yang digelar dalam rangka Milad PKS ke-15, di Jakarta, Kamis malam (11/4).


Bagi PKS, kata Anis Matta, sosok Habibie begitu melekat dan inspiratif bagi PKS. Habibie telah mengajarkan bahwa politik dan kekuasaan tidak bisa mengalahkan cintanya yang begitu besar kepada bangsa dan rakyat Indonesia.

"Karenanya, PKS menobatkan Habibie sebagai Guru Demokrasi Indonesia," jelasnya.

Ketua Fraksi PKS DPR RI yang menjadi penanggungjawab acara Serial Dialog Demokrasi dan Peradaban, Hidayat Nur Wahid menyatakan, Habibie meninggalkan pesan demokrasi yang monumental bagi bangsa Indonesia.

“Kebebasan pers, keran politik untuk berdirinya parpol baru dan otonomi daerah adalah hanya beberapa dari peninggalan Habibie yang sangat menentukan bangsa ini saat itu,” ujar Hidayat.

Hidayat menyatakan, penghargaan bagi Habibie diharapkan dapat mengingatkan generasi yang saat ini memimpin dan generasi yang lebih muda untuk menjaga nilai-nilai demokrasi yang sudah diletakkan dasar-dasarnya oleh para founding fathers dan disegarkan oleh seorang anak bangsa yang menjadi pemimpin di masa transisi, yaitu B.J. Habibie.

“PKS berharap, Pak Habibie dapat terus memberikan sumbangsih bagi bangsa ini. Menularkan jiwa demokrasi kepada anak-anak muda, dan memotivasi bangsa ini untuk selalu menjaga Indonesia sebagai Negara demokratis terbesar di dunia,” demikian Hidayat. [zul]

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya