Berita

penjagaan lapas/ist

Jenderal Yudhoyono Tak Sepatutnya Buru-buru Sebut Empat Tahanan yang Dibunuh itu Preman

SENIN, 08 APRIL 2013 | 07:37 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pernyataan Ketua Tim Investigasi TNI AD Brigjen Unggul K Yudhoyono bahwa empat tahanan yang ditembak mati oknum Kopassus di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman, merupakan preman disesalkan.

TNI disinyalir sengaja menggunakan kata itu untuk membentuk image di masyarakat bahwa empat tahanan itu memang orang jahat.

"Penggunaan bahasa itu harus dikoreksi. Kesannya memberikan penekanan yang dibunuh preman," ujar Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar kepada Rakyat Merdeka Online malam tadi (Minggu, 7/4).


Menurut Haris Azhar, untuk membuktikan apakah seseorang itu preman harus dibuktikan lewat pengadilan. Menurut dia juga, untuk menjawab masalah premanisme itu harus dengan menyelesaikan kasus pembunuhan Heru Santosa oleh tahanan itu di Hugo's Cafe pada Selasa (19/3) dini hari beberapa hari sebelum penyerangan tersebut.

"Itu harus dibongkar. Yang menyedihkan, ada pernyataan polisi bahwa kasus ini sudah diserahkan kepada TNI. Menurut saya, kasus Cebongan itu satu kesatuan dengan kasus Hugo's Cafe. Dari Hugo's Cafe nanti kita bisa melihat, keempat orang ini membunuh kenapa," ungkapnya.

"Kalau itu dibongkar secara jujur, secara baik, itu akan kelihatan stigma orang betul atau tidak ini soal premanisme. Siapa yang jadi preman. Apakah Hugos cafe itu wilayah pertarungan sejumlah preman. Itu yang harus dibongkar," sambungnya.

Makanya, tak hanya kasus penyerangan Lapas, pembunuhan di Hugo;s Cafe juga harus diuji di pengadilan.

"Pertemukan barang buktinya. Sekarang, video CCTV Hugo's Cafe, kemana tuh. Proses hukum Hugo's Cafe ini kemana kok tidak kedengaran. Kalau dibongkar, bisa menjelaskan kondisi premanisme itu bagaimana. Premanisme itu tindakan, nggak boleh dialamatkan pada kelompok orang tertentu. Itu namanya stigma," tegas Haris.

Penegakan hukum ini penting agar masyarakat tidak gampang main hakim sendiri.

"Kenapa gampang masyarakat marah, menggunakan hakim sendiri, nggak Kopassus, polisi juga sudah main tembak-tembakan sesama polisi, karena proses hukum itu tidak dibangun," demikian Haris. [zul]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya