Berita

penjagaan lapas/ist

Jenderal Yudhoyono Tak Sepatutnya Buru-buru Sebut Empat Tahanan yang Dibunuh itu Preman

SENIN, 08 APRIL 2013 | 07:37 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pernyataan Ketua Tim Investigasi TNI AD Brigjen Unggul K Yudhoyono bahwa empat tahanan yang ditembak mati oknum Kopassus di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman, merupakan preman disesalkan.

TNI disinyalir sengaja menggunakan kata itu untuk membentuk image di masyarakat bahwa empat tahanan itu memang orang jahat.

"Penggunaan bahasa itu harus dikoreksi. Kesannya memberikan penekanan yang dibunuh preman," ujar Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar kepada Rakyat Merdeka Online malam tadi (Minggu, 7/4).


Menurut Haris Azhar, untuk membuktikan apakah seseorang itu preman harus dibuktikan lewat pengadilan. Menurut dia juga, untuk menjawab masalah premanisme itu harus dengan menyelesaikan kasus pembunuhan Heru Santosa oleh tahanan itu di Hugo's Cafe pada Selasa (19/3) dini hari beberapa hari sebelum penyerangan tersebut.

"Itu harus dibongkar. Yang menyedihkan, ada pernyataan polisi bahwa kasus ini sudah diserahkan kepada TNI. Menurut saya, kasus Cebongan itu satu kesatuan dengan kasus Hugo's Cafe. Dari Hugo's Cafe nanti kita bisa melihat, keempat orang ini membunuh kenapa," ungkapnya.

"Kalau itu dibongkar secara jujur, secara baik, itu akan kelihatan stigma orang betul atau tidak ini soal premanisme. Siapa yang jadi preman. Apakah Hugos cafe itu wilayah pertarungan sejumlah preman. Itu yang harus dibongkar," sambungnya.

Makanya, tak hanya kasus penyerangan Lapas, pembunuhan di Hugo;s Cafe juga harus diuji di pengadilan.

"Pertemukan barang buktinya. Sekarang, video CCTV Hugo's Cafe, kemana tuh. Proses hukum Hugo's Cafe ini kemana kok tidak kedengaran. Kalau dibongkar, bisa menjelaskan kondisi premanisme itu bagaimana. Premanisme itu tindakan, nggak boleh dialamatkan pada kelompok orang tertentu. Itu namanya stigma," tegas Haris.

Penegakan hukum ini penting agar masyarakat tidak gampang main hakim sendiri.

"Kenapa gampang masyarakat marah, menggunakan hakim sendiri, nggak Kopassus, polisi juga sudah main tembak-tembakan sesama polisi, karena proses hukum itu tidak dibangun," demikian Haris. [zul]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya