Berita

penjagaan lapas/ist

Jenderal Yudhoyono Tak Sepatutnya Buru-buru Sebut Empat Tahanan yang Dibunuh itu Preman

SENIN, 08 APRIL 2013 | 07:37 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pernyataan Ketua Tim Investigasi TNI AD Brigjen Unggul K Yudhoyono bahwa empat tahanan yang ditembak mati oknum Kopassus di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman, merupakan preman disesalkan.

TNI disinyalir sengaja menggunakan kata itu untuk membentuk image di masyarakat bahwa empat tahanan itu memang orang jahat.

"Penggunaan bahasa itu harus dikoreksi. Kesannya memberikan penekanan yang dibunuh preman," ujar Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar kepada Rakyat Merdeka Online malam tadi (Minggu, 7/4).


Menurut Haris Azhar, untuk membuktikan apakah seseorang itu preman harus dibuktikan lewat pengadilan. Menurut dia juga, untuk menjawab masalah premanisme itu harus dengan menyelesaikan kasus pembunuhan Heru Santosa oleh tahanan itu di Hugo's Cafe pada Selasa (19/3) dini hari beberapa hari sebelum penyerangan tersebut.

"Itu harus dibongkar. Yang menyedihkan, ada pernyataan polisi bahwa kasus ini sudah diserahkan kepada TNI. Menurut saya, kasus Cebongan itu satu kesatuan dengan kasus Hugo's Cafe. Dari Hugo's Cafe nanti kita bisa melihat, keempat orang ini membunuh kenapa," ungkapnya.

"Kalau itu dibongkar secara jujur, secara baik, itu akan kelihatan stigma orang betul atau tidak ini soal premanisme. Siapa yang jadi preman. Apakah Hugos cafe itu wilayah pertarungan sejumlah preman. Itu yang harus dibongkar," sambungnya.

Makanya, tak hanya kasus penyerangan Lapas, pembunuhan di Hugo;s Cafe juga harus diuji di pengadilan.

"Pertemukan barang buktinya. Sekarang, video CCTV Hugo's Cafe, kemana tuh. Proses hukum Hugo's Cafe ini kemana kok tidak kedengaran. Kalau dibongkar, bisa menjelaskan kondisi premanisme itu bagaimana. Premanisme itu tindakan, nggak boleh dialamatkan pada kelompok orang tertentu. Itu namanya stigma," tegas Haris.

Penegakan hukum ini penting agar masyarakat tidak gampang main hakim sendiri.

"Kenapa gampang masyarakat marah, menggunakan hakim sendiri, nggak Kopassus, polisi juga sudah main tembak-tembakan sesama polisi, karena proses hukum itu tidak dibangun," demikian Haris. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya