Berita

pramono anung/ist

Politik

Pramono Anung Jamin Tidak Ada Ketok Palu untuk Sahkan RUU P2H

SENIN, 01 APRIL 2013 | 13:24 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Tidak akan ada pengesahan RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H) dalam rapat paripurna DPR besok (Selasa, 2/4). Jaminan itu diutarakan Wakil Ketua DPR, Pramono Anung.

"Saya perjanji, sebagai pimpinan yang memimpin rapat besok, saya pastikan tidak akan mengesahkan," ujar Pramono saat menerima 20 orang dari LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Kelestarian Hutan di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Nusantara III, DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/4).

Politisi PDI Perjuangan ini kemudian meminta perwakilan Koalisi tersebut agar menemui Komisi IV DPR sebagai perancang RUU P2H tersebut. Koalisi LSM juga disarankan menemui sembilan Fraksi di DPR untuk menyampaikan keberatan dengan argumen dan data-data yang lengkap.


"Saya beri kesempatan teman-teman untuk menemui Komisi IV dan fraksi-fraksi untuk menyampaikan keberatan dan melakukan lobi-lobi," ungkap mantan Sekjen PDIP ini.

Ia juga berjanji akan menyurati fraksi-fraksi di DPR yang isinya pemberitahuan bahwa pimpinan DPR sudah resmi menerima Koalisi Masyarakat Sipil yang menyampaikan keberatan dan meminta RUU P2H dihentikan.

"Mudah-mudahan dengan argumentasi teman-teman ada perubahan pikiran di fraksi-fraksi," ujarnya.

Pramono menjelaskan, dalam masa sidang ini akan ada dua sidang paripurna lagi sesudah besok yaitu tanggal 9 dan 12 April.

"Kalau dalam sidang itu masih saya yang pimpin, saya nggak ketok," janjinya. [ald]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya