Berita

sarifuddin sudding

Anggota Dewan: Pembentukan Komite Etik KPK untuk Hancurkan Kredibilitas Abraham Samad

SENIN, 01 APRIL 2013 | 08:34 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Penyelidikan atas kasus bocornya draf surat perintah penyidikan (Sprindik) atas nama Anas Urbaningrum oleh Komite Etik ditengarai untuk menembak seseorang di pimpinan KPK.

Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengungkapkan itu dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka Online saat dimintai pendapat atas pernyataan Ketua KPK Abraham Samad bahwa ada yang ingin mengkudetanya lewat kasus sprindik bocor tersebut.

"Ini kan hanya sasaran antara. Desain yang dilakukan, dengan pembentukan Komite Etik untuk meruntuhkan kredibilitas seseorang. Dan itu bisa saja setelah ada kesimpulan Komite Etik, akan ditindaklanjuti dengan proses pidana," ujar Sudding.


Suding sendiri sejak awal sudah mengatakan, pembentukan Komite Etik ini tidak terlau urgen. Apalagi seseorang yang disebutkan dalam sprindik itu juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan penetapan Anas sebagai tersangka kasus Hambalang juga menggunakan sprindik baru.

"Kecuali kalau misalnya yang bersangkutan tidak berstatus seperti itu (jadi tersangka). Itu bisa mengarah pada character assassination. Jadi nggak ada masalah (dengan bocornya itu)," ungkap politikus Hanura ini.

Ditambahkan Sudding, Sprindik bukan rahasia. Di Kepolisian misalnya, Sprindik sesuatu yang terbuka. Makanya Kepolisian mengirim Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan kalau sudah menetapkan seseorang sebagai tersangka.

"Artinya apa, itu sesuatu yang harus diketahui (publik). Memang KPK tidak memiliki SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), akan tetapi subtansinya sama. Artinya ketika seseorang mengetahui statusnya dari saksi menjadi tersangka," imbuhnya.

"Makanya saya heran, kenapa masalah ini (sprindik bocor) dibesar-besarkan. Tujuan kita bagaimana memberantas korupsi. Dan itu sudah dilakukan Abraham Samad," tegasnya. [zul]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya