Berita

HUSNI KAMIL MALIK/IST

Politik

DCS Ditunda, Husni Kamil Cs Dipanggil ke DPR Malam Ini

KAMIS, 28 MARET 2013 | 19:09 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pengunduran jadwal pendaftaran Daftar Caleg Sebentara (DCS) atau Bacaleg partai politik lewat Peraturan KPU No 6 Tahun 2013 oleh KPU RI ternyata belum dikonsultasikan kepada Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja mereka.

Perubahan jadwal pendaftaran itu merujuk PKPU 7/2012 dari 9-15 April 2013 menjadi 9-22 April 2013 dengan PKPU 6/2013 yang diduga mengandung sinyalemen menguntungkan partai tertentu.

"Sinyal itu cukup terasa. Intinya bahwa Peraturan KPU yang ini dikeluarkan semata-mata menguntungkan partai-partai tertentu. Harusnya peraturan berlaku adil bagi semua partai tanpa diskriminasi," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Arif Wibowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3).


Menurut Arif, hal itu bisa saja terjadi karena ada partai yang baru ditetapkan peserta pemilu, dan satu partai yang sedang bermasalah karena masih memilih partai tertentu. Sehingga maksud KPU menjadi tanda tanya besar.

"Masalahnya adalah kita tidak mau dengan aturan itu. Artinya belum ada proses konsultasi dengan DPR. Kalau masih diklaim sudah konsultasi tanyakan Komisi II lainnya. Seribu kali perubahan tetap dikonsultasikan," ujarnya.

"Kalau begini terus, KPU melanggar undang-undang. Tugas KPU menjalankan amanat undang-undang secara tegak lurus. Kewenangan atributif kepadanya membuat peraturan KPU, tapi tetap sejalan dan tak boleh menyimpang dengan undang-undang," tambah legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Dengan adanya masalah ini, komisi yang membidangi pemerintahan di DPR akan akan memanggil Husni Kamil Manik Cs malam ini.[wid]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya