Wakil Ketua MPR: Gerakan Ratna Sarumpaet Cs Tak akan Jatuhkan SBY

Di negara demokratis seperti Indonesia, demonstrasi (unjuk rasa) untuk menyampaikan aspirasi sah-sah saja dan diperbolehkan sejauh menjaga ketertiban, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum.

"Demo adalah hak setiap warga masyarakat dan sesuatu yang lumrah untuk menyampaik aspirasi," ujar Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saefudin kepada wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/3).

Pernyataan ini menanggapi isu akan ada demo besar-besaran yang digelar Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKR) yang dimotori Ratna Sarumoaet Cs pada 25 Meret nanti.

Lukman tidak percaya, demo itu nanti akan berujung pada jatuhnya Presiden SBY. Menurutnya untuk menjatuhkan pemerintah yang sah harus melalui people power atau gerakan masif seperti pada akhir Orde Baru. Atau dilakukan gerakan bersenjata.

"Demonstrasi sebesar apapun tidak akan berimplikasi sampai kudeta. Sekarang saya tidak melihat itu. Saya pikir terlalu berlebihan kemudian itu menimbulkan kekhawatiran," ungkap politisi PPP ini.

Meski begitu, dia meminta Pemerintan untuk menangkap sprit dan esensi tuntutan yang disampaikan pengunjuk rasa. Baru kemudian pemerintah menindaklanjuti. "Kemudian saya berharap aparat jangan over, tidak terpancing. Kepolisian bisa profesional," pungkasnya.  [zul]