Berita

jhony allen marbun/ist

Politik

Jhony Allen Ngaku Bingung Apa Salah Banggar Hingga Harus Dibubarkan

KAMIS, 21 MARET 2013 | 18:02 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Demokrat, Jhony Allen Marbun, heran mengapa ada wacana pembubaran Banggar lewat gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menghapus UU Keuangan Negara dan UU tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3).

Uji materi tentang UU MD3 dilayangkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama LSM-LSM anti korupsi lain yang tergabung dalam Tim Advokasi Penyelamat Keuangan Negara.

"Kami sudah melaksanakan sebagaimana mestinya. Menghasilkan produk-produk," ujar Jhony Allen kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3).


Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini pun menegaskan, tidak setuju Banggar dibubarkan. Namun, dia juga tidak berhak melarang ICW dan kawan-kawannya menguji keberadaan Banggar.

"Saya tidak melihat itu irasional, itu demokrasi," kata Jhony.

Namun, masih kata dia, jika ada oknum anggota DPR melakukan korupsi sebaiknya jangan lembaganya yang dimusnahkan. Tapi, hukum harus ditegakkan kepada yang melakukan itu.

"Kalau ada oknum, kenapa Banggar yang harus dibubarkan," pungkasnya.

Sifat korup Banggar DPR lebih jelas diketahui dari kesaksian para tersangka korupsi yang pernah bertugas di lembaga itu seperti Wa Ode Nurhayati (PAN), Muhammad Nazaruddin (Demokrat) dan Angelina Sondakh (Demokrat). [ald]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya