Berita

rusli zainal/ist

Politik

Selama Masih Tersangka Korupsi, Rusli Zainal Pantang Mundur

KAMIS, 21 MARET 2013 | 17:25 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Selama masih menyandang status tersangka korupsi dan belum ada putusan hukum inkrah, Rusli Zainal tidak akan merasa malu mempertahankan jabatan Gubernur Provinsi Riau.

"Ini masih sebagai tersangka, tetap mengedepankan praduga tidak bersalah," ujar anggota Komisi III dari Partai Golkar, Nudirman Munir, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3).

Sembari membela koleganya itu, Nudirman mengaku heran jika ada seorang pejabat dihentikan paksa hanya karena masih berstatus tersangka. Padahal, kasusnya masih diperoses di Pengadilan.


Anggota Komisi III ini menberikan ilustrasi kasus nikah kilat Bupati Garut, Aceng Fikri, yang dipaksa mundur oleh sebagian masyarakat.

"Ini (kasus Aceng) berbeda. DPRD sudah mengirim surat ke MA, dan MA mengabulkan diberhentikan, artinya sudah inkrah," pungkasnya.

Oleh KPK, Gubernur Rusli Zainal sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan dua kasus dengan tiga perbuatan sekaligus. Rusli diduga menerima sesuatu dan melakukan pemberian yang diduga bertentangan dengan jabatannya.

Tiga perbuatan tersebut yakni, Rusli menerima suap terkait pembahasan Perda PON Riau tahun 2012. Dia pun disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b. Atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jo pasal 55 ayat satu kesatu KUH Pidana.

Kedua, Rusli Zainal diduga menyuap anggota DPRD Riau, M. Faisal Aswan dan M. Dunir terkait pembahasan Perda PON Riau tahun 2012. Dia pun disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b. Atau Pasal 13 UU tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat satu kesatu KUHP.

Ketiga, Rusli dianggap menyalahgunakan wewenang selaku penyelenggara negara terkait pengurusan izin hutan di Pelalawan. [ald]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya