Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu didesak segera fokus mengelola tahapan Pemilu agar berkualitas dari pada berseteru atas perbedaan pendapat yang kerap terjadi.
Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengungkapkan dalam melaksanakan penyelenggaraan tahapan Pemilu, perkembangan terakhir menunjukkan KPU Bawaslu menunjukkan tindakan yang kurang baik ke publik.
"Kesan menang-menangan, kurang intensif komunikasi, lemah dalam koordinasi kelembagaan serta terkesan hanya disibukkan dalam proses sidang-sidang saja sangat kentara. KPU Bawaslu lebih sering saling berhadap-hadapan daripada fokus pada pelaksanaan Pemilu itu sendiri yaitu mengelola peserta Pemilu dan melayani masyarakat pemilih," tegasnya dalam pesan singkat yang diterima Rakyat Merdeka Online pagi ini (Rabu, 20/3).
Masykurudin Hafidz mengungkapkan itu menanggapi tindakan Bawaslu yang kembali melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Bawaslu meminta DKPP memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang telah dilakukan oleh ketua dan anggota KPU karena sampai keputusan Bawaslu terkait penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) belum dilaksanakan.
"Padahal banyak tahapan Pemilu yang lebih penting dan harus segera diselesaikan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu. Pelaksanaan dan pengawasan pemutakhiran data pemilih, manajemen pelaksanaan kampanye, persiapan pendaftaran pencalonan dan rekruitmen penyelenggara di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan yang jauh lebih penting untuk diketahui publik yang lebih luas," jelas Masykurudin.
Jika terus menerus begini, KPU Bawaslu akan kehilangan wibawa di mata peserta Pemilu sehingga tidak mempunyai kekuatan penuh untuk penyelenggaraan Pemilu ke depan. Bahkan bisa jadi lama kelamaan penyelenggaraan Pemilu lebih dipercayakan ke lembaga peradilan dan itu menjadi indikasi lemahnya kinerja KPU Bawaslu itu sendiri.
"Oleh karena itu, segeralah KPU Bawaslu untuk lebih menekankan pengelolaan tahapan Pemilu yang lebih penting terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu kedepan. Jangan sia-siakan kewenangan yang tinggi ini justru digunakan untuk berseteru satu sama lain," tandasnya.
[zul]
