Berita

Kelas Capres, Jenderal Pramono Edhie Malah Didorong Urus Partai yang Dibenci Masyarakat

RABU, 13 MARET 2013 | 08:09 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan dinilai salah saat menyatakan Jenderal Pramono Edhie Wibowo saat ini dalam posisi puncak karir sebagai prajurit TNI. Ipar SBY tersebut sekarang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

"Dia salah. Justru tentara itu, kalau panglima artinya punya komando. Kalau KSAD, itu administrasi alias kepala staf," ujar pengamat politik Syahganda Nainggolan kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Rabu, 13/3).

Sebelumnya Ramadhan mengungkapkan itu menanggapi pernyataan Syahganda. Syahganda menuding Ramadhan menghambat karir Jenderal Pramono menduduki kursi puncak di TNI, yaitu Panglima TNI. Karena Ramadhan ngotot mendorong Jenderal Pramono untuk jadi Ketua Umum Partai Demokrat. Pasalnya, kalau aktif di partai, harus mundur dari militer.


"Kasihan Pramono Edhie ditarik-tarik ngurusi partai yang sudah dibenci masyarakat. Dan image-nya, tentara tidak di atas semua golongan," sambung Syahganda.

Menurut Syahganda, Jenderal Pramono sebaiknya turun di politik setelah menunjukkan kualitas kepemimpinannya saat menjadi Panglima TNI. Setelah jadi Panglima TNI, barulah Pramono terjun ke politik, itu pun untuk maju di Pemilihan Presiden 2014.

"Jadi intinya Pramono Edhie Wibowo potensi jadi capres bukan jadi calon ketum Demokrat. Prabowo (Subianto) hanya bisa disaingi Pramono edhie," tegas Syahganda.

Apalagi, sambung Syahganda, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY, sudah menegaskan, bahwa pengganti Anas Urbaningrum yang akan dipilih dalam Kongres Luar Biasa (KLB) akhir bulan ini tidak boleh maju sebagai capres atau cawapres. "Kalau Pramono Edhie jadi ketua umum, nggak bisa dong dia jadi capres," tandas Syahganda.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengungkapkan, SBY telah melarang ketum Demokrat mencalonkan diri menjadi presiden ataupun wakil presiden. Karena ketum terpilih nanti harus berfokus pada pembenahan di lingkup internal Demokrat. [zul]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya