Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus konsisten menjalankan UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum. KPU tidak bisa seenaknya menafsirkan UU, termasuk terkait Daftar Caleg Sementara (DCS) dari partai politik.
Pengamat politik Boni Hargens menjelaskan, kalau sampai KPU menerima DCS dari partai politik, tapi tidak ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, itu berarti KPU telah melanggar UU.
"Misalkan soal ketua umum Partai Demokrat, bila KPU menerima (pengajuan DCS tanpa tanda tangan Ketum) maka artinya tidak konsisten. Padahal sebagai penyelenggara, mereka harus dapat berdiri diatas semua partai politik yang ada," jelas Sabtu (9/3).
Persoalan ini mencuat setelah Anas Urbaningrum berhenti sebagai ketua umum partai bentukan SBY tersebut karena tersangkut kasus korupsi. Untuk menghadapi DCS, Demokrat menyiapkan dua opsi. Pertama, DCS ditandatangani Plt atau Majelis Tinggi. Dan bila tak diterima KPU, baru menggelar kongres luar biasa untuk memilih ketua umum baru.
Menurut Boni, melanjutkan keterangannyam apabila KPU sudah melanggar soal pengajuan DCS, yang sangat prinsipil, tidak heran kecurigaan kecurangan dalam Pemilu melibatkan KPU cukup kuat mengemuka, baik dalam jual beli suara, pencurian suara, maupun manipulasi-manipulasi lainnya.
"Saya kira itu (manipulasi suara) tidak bisa terjadi jika tidak melibatkan orang dalam (KPU).
Karena itu, Bawaslu dengan kewenangan yang dimiliki harusnya bisa membuka semuanya. Tapi ironisnya, di mata Boni, Bawaslu antara ada dan tiada. "Dan tidak ada kerja besar yang bisa mereka buktikan untuk mendorong demokrasi Pemilu berjalan secara fair," tandasnya.
[zul]
