Berita

SYAHGANDA NAINGGOLAN/IST

Dunia

Pemerintah dan Perusahaan Perlu Berintegrasi untuk Penuhi Gaji Buruh

SABTU, 09 MARET 2013 | 16:11 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Pendapatan perkapita Indonesia saat ini sudah mencapai 3.800 dollar AS, maka sangat wajar apabila kaum buruh menuntut kenaikan gaji mereka kepada perusahaan.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan dalam dialog "Politik Upah Murah dan Kesejahteraan Buruh di Indonedia" sekaligus pelantikan PP Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 (PPMI '98) 2013-2017 di Media Center, Jakarta (9/3).

"Kemarin teman-teman (buruh) demo menuntut upah 2,2 juta. Permintaan buruh itu sangat normal dan tidak ada anehnya," ujar Syahganda.


Syahganda menyayangkan, upah murah sampai saat ini masih sama saja dengan masa orde baru (orba) puluhan tahun lalu, padahal orde sekarang sudah masa reformasi.

"Ini misteri dari jaman Soeharto selama 30 tahun. Pada reformasi sekarang ini, upah belum juga di reformasi," ungkapnya.

Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki APBD 2013 mencapai Rp 49,9 triliun, negara wajib ikut serta untuk mensejahterakan buruh. Apabila ada perusahaan tidak bisa memenuhi UMR buruh, pemerintah bisa saja berintegrasi bersama pengusaha.

"Integrasi itu perlu, bisa saja disubsidi Jokowi kepada perusahaan yang tidak mampu memberi UMR, atau Jokowi yang bayar pajak perusahaan itu. Namun, itu sudah dilakukan cek, observasi dan penelitian mendalam kepada perusahaan tersebut," pungkasnya.

Terakhir Syahganda juga menyarankan kepada buruh, kedepan apabila ingin menuntut hak-hak mereka, sebaiknya dilakukan jauh-jauh hari.

"Jangan dituntut Oktober untuk diputuskan Januari, jangan dituntut disitu, ditagih disitu. Kita juga ada jadwal, agar perusahaannya stabil," demikian Syahganda.

Dalam dialog ini juha dihadiri Hasanudin Rahman dari APINDO, Indra Munaswar dari FSTSK, Baso Rakhman (DPN) dan Harianto Solichin dan Nikko Securitas.[ian]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya