Ternyata, Pengunduran Diri Anas Urbaningrum Harus Disahkan Kongres Luar Biasa

Pengunduran diri Anas Urbaningrum dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat menimbulkan kelabilan Partai Demokrat karena pengunduran diri ketua umum tak diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

"Pidatonya itu nyatakan berhenti, berarti di luar AD/ART," ujar Ketua DPP Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3).

Karena itu, jelas Pasek, untuk menyelesaikan polemik yang berlarut-larut itu, diperlukan Kongres Luar Biasa (KLB). Langkah yang perlu diambil adalah memberhentikan dulu Anas.

"Jadi, KLB yang akan memberhentikan dan setelah itu dipilih secara aklamasi atau demokrasi terserah. Yang penting keputusan Anas berhenti disetujui di Kongres," terang Ketua Komisi III DPR ini.

Pasek kembali menjelaskan, Anas berhenti tanpa surat resmi. Hal itu tidak sesuai anggaran dasar.

"Dan sekali lagi, langkah yang bagus adalah KLB dengan agenda pemberhentian Anas secara resmi. Dan selanjutnya memilih Ketum yang baru sehingga payung hukumnya jalan," demikian Pasek. [ald]