Anggota Komisi V DPR dari Partai Demokrat Roestanto Wahidi tak hanya memperjuangkan program pemerintah dari Kementerian Perumahan Rakyat yaitu Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), tapi juga mengawal pelaksanaan program tersebut di lapangan.
Untuk mengetahui program tersebut berjalan baik atau tidak hari ini (Jumat 1/3) Roestanto meninjau langsung dua desa yang telah mendapatkan program Rutilahu. Roestanto keliling kedua wilayah seperti Desa Ketapang dan Desa Sangkanhurif yang mendapatkan program Rutilahu.
"Saya harus benar-benar memastikan program tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak. Tentunya penerima program tersebut masyarakat yang benar-benar membutuhkan diantaranya warga miskin yang rumahnya layak dibantu," ungkap Roestanto di sela-sela meninjau pembangunan Rutilahu di Desa Sangkanhurif, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Bandung dalam siaran pers yang diterima petang tadi.
Ketua Departemen Perumahaan Rakyat DPP Partai Demokrat ini juga mengaku bersyukur keinginan masyarakat miskin mendapat rumah layak tinggal terwujud. "Paling tidak rumah yang tadinya tidak layak tapi setelah mendapatkan program dari pemerintah rumahnya dibeda akhirnya mereka bisa tinggal dirumah yang sesuai," ujar Roestanto.
"Memang program Rutilahu 2012 tidak semua warga mendapatkannya dari yang diajukan sekitar berjumlah 240 tapi yang bari terealisasikan hanya 175 unit. Dan bilamana mereka yang belum terwujud akan kita masukan diprogram 2013," kata Roestanto.
Menurut anggota Dewan yang dua priode terpilih ini mengatakan alasan bantuan tersebut belum terwujud salah satunya lantaran masalah adminsitrasi. "Mereka yang gagal karena kelengkapan adminitrasi saja seperti kekurangan KTP, Kartu Keluarga dan sebagai. Pastinya saya akan perjuangkan kembali di tahun ini agar mereka yang belum dapat bisa terealisasikan," tutur Roestanto.
Sementara itu Kepala Desa Sangkanhurif Afudin mengaku bersyukur warganya bisa merasakan program pemerintah yakni bantuan bedah rumah perkepala keluarga 6 juta.
"Desa kami ada 44 kepala keluarga yang mendapatkannya dari 66 kepala keluarga yang kita ajukan. Lantaran ada beberapa hal administrasi sehingga mereka yang belum mendapatkan akan diperjuangkan di program tahun 2023. Pastinya mereka yang kita perjuangkan warga miskin seperti janda tua dan sebagainya," katanya.
Sebelumnya Roestanto juga memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk mendapatkan program pemerintah demi pembangunan masyarakat di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat dengan menggenjot program Kementerian Pekerjaan Umum yakni program Percepatan Pembangunan Infrakstruktur Perdesaan (PPIP) seperti perbaikan jalan, saluran air, dan jembatan.
[zul]
