Berita

sby

SBY Harus Taubat kepada Allah dan Minta Maaf kepada Publik

JUMAT, 01 MARET 2013 | 13:51 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Berdasarkan hasil survei National Leadership Center (NLC) yang bekerja sama dengan lembaga riset internasional Taylor Nelson Sofres (TNC) elektabilitas Partai Demokrat 8 persen. Tapi, elektabilitas itu diprediksi bakal menurun pada Pemilihan Umum 2014 mendatang.

"Kalau Pemilu mungkin 5 persen," ujar pengamat sosial politik Syahganda Nainggolan kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 1/3).

Melorotnya elektabilitas partai pemenang Pemilu 2014 itu karena rakyat menghukumnya.


"Persepesi rakyat, partai ini besar karena hasil korupsi, baik dana Century, dana Hambalang. Itu yang membuat rakyat menghukum. Pilkada-pilkada saja nggak pernah menang Demokrat," ungkapnya.

Kalau mau dipercaya rakyat lagi, menurut Syahganda, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat SBY harus bertaubat kepada Allah SWT dan meminta maaf kepada publik. Pasalnya, SBY sudah membangun demokrasi di Indonesia dengan cara-cara kotor.

"Sebagian kan sudah terungkap. Bendahara Umum Nazaruddin, Angelina Sondakh Wakil Sekjen, Andi Mallarangeng Sekretaris Dewan Pembina. Nah sekarang, Ketua umumnya (Anas Urbaningrum) juga tersangka. Artinya dia sudah harus bertaubat," tegas Syahganda.

"Karena (SBY) salah dalam mengurus demokrasi. Demokrasi nggak boleh pakai uang curian. Ini sekarang kan uang itu mengalir ke pimpinan-pimpinan (Demokrat). Orang mengatakan itu oknum, kalau sendiri. Tapi kalau sudah banyak, masak masih oknum," imbuhnya.

Justru, masih kata Syahganda, kalau partai dibangun atas hasil korupsi, harusnya dibubarkan. "Karena nggak boleh partai dibiayai pakai hasil korupsi," demikian Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle ini. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya