Berita

Abdullah: Segera Gelar KLB Demokrat

JUMAT, 01 MARET 2013 | 11:38 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

DPC Partai Demokrat Purworejo mendesak agar segera digelar Kongres Luar Biasa. Hal ini untuk memberi kepastian status ketua umum partai penguasa itu setelah Anas Urbaningrum menyatakan berhenti.

"Harapan DPC, segera ada status yang jelas soal tampuk kepemimpinan Partai Demokrat. Kalau Mas Anas ini benar-benar mundur, maka mundurnya di KLB. Maka perlu digelar KLB. Kalau Mas Anas tidak mundur dalam KLB, secara de jure (ketua umum) masih dijabat Mas Anas," ujar Ketua DPC Partai Demokrat Purworejo, Abdullah kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 1/3).

Abdullah mengklaim, apa yang ia sampaikan itu juga menjadi pemahaman dan pemikiran yang sama seluruh DPC Partai Demokrat. Karena yang menjadi sandaran adalah AD/ART partai.


"DPC-DPC sama semuanya. Kan teman-teman dari Jawa Timur, Sulawesi, darimana pun pasti punya pandangan yang sama. Mundurnya ketua umum harus di KLB bukan di forum lain. Makanya status ketua umum ini harus jelas," tegasnya.

Soal adanya penilaian Anas Urbaningrum memang sengaja disingkirkan, dia tak mau ikut berspekulasi. "Soal itu saya kira silakan publik menilai atas apa yang terjadi. Saya nggak akan masuk ke ranah itu," elaknya.

Begitu juga dengan sangkaan Anas menerima hadiah dari proyek Hambalang atau proyek-proyek lain, Abdullah tak mau menanggapi.

"Kami ini tidak tahu secara persis, karena kami ada di daerah. Makanya kami tidak akan mengomentari itu karena takut saleh. Kami akan menyampaikan apa yang kami ketahui. Seperti hal-hal di atas," tandasnya.[zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya