Berita

agus martowardojo/ist

Partai Kabah Ungkap Ganjalan bagi Agus Martowardojo untuk Jadi Gubernur BI

KAMIS, 28 FEBRUARI 2013 | 09:04 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Secara teknis, Agus Martowardojo, yang diusulkan kembali oleh SBY untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia memiliki kapabilitas dalam persoalan perbankan. Namun secara politik, pengajuan Agus ini akan menemui banyak hambatan yang akan mengganjal

"Pertama, posisi Agus harus jelas diajukan sebagai calon baru atau lama, sebab pada periode lalu Agus Martowardojo pernah diajukan dan ditolak oleh DPR, sementara dalam UU BI dikatakan bahwa Presiden harus mengajukan calon yang baru," kata anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Zaini Rahman, dalam keterangan tertulis beberapa saat lalu (Kamis, 28/2).

Kedua, lanjut Zaini, Agus harus membangun kredibilitas dengan mundur terlebih duhulu dari jabatan Menteri Keuangan. Sebab jika nantinya tidak terpilih sebagai gubernur BI dan tetap menjadi Menteri Keuangan akan terjadi hubungan yang rumit dengan DPR sebagai mitra kerja.


Ketiga, masih kata Zaini, selama ini sebagai Menteri Keuangan Agus dikesankan terlalu kaku, kurang kooperatif dan sering berselisih dengan DPR seperti dalam kasus kesalahan fatal yang dilakukan Agus dalam kasus pembelian saham Newmont yang berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK) dan keputusan Agus dinyatakan salah oleh MK. Belum lagi  soal berbagai kasus korupsi dana APBN yang terungkap banyak yang terkait dengan praktik-praktik kebijakan di Kemenkeu sehingga banyak jajaran Kemenkeu yang dimintai keterangan oleh KPK.

"Catatan penting lain, calon Gubernur BI harus memiliki ideologi ekonomi dengan pemihakan pada rakyat dan negara. Calon Gubernur BI tidak boleh tunduk pada pasar," tegas Zaini, sambil mengatakan bahwa secara instrumental BI memang independen, Namun tidak boleh independen pada tujuan bernegara yakni harus berpihak pada pembangunan nasional, bukan berpihak pada pasar.

"Harus ada pemahaman, bank untuk negeri , bank untuk pembangunan nasional. BI harus ikut mendorong peningkatan financial inclusion yang mengkondisikan masyarakat agar mudah dalam mengakses kredit perbankan . Dalam kenyataannya, ekonomi pedesaan yang berbasis pertanian, sangat sulit dalam akses ke bank. Ini penting, karena ke depan sumber daya kita akan bergantung ke bank," jelas Zaini. [ysa]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

Dituding Biang Kerok Banjir Sumatera, Saham Toba Pulp Digembok BEI

Kamis, 18 Desember 2025 | 14:13

Kapolda Metro Jaya Kukuhkan 1.000 Nelayan Jadi Mitra Keamanan Laut Kepulauan Seribu

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:56

OTT Jaksa di Banten: KPK Pastikan Sudah Berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:49

Momen Ibu-Ibu Pengungsi Agam Nyanyikan Indonesia Raya Saat Ditengok Prabowo

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:41

Pasar Kripto Bergolak: Investor Mulai Selektif dan Waspada

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:31

Pimpinan KPK Benarkan Tangkap Oknum Jaksa dalam OTT di Banten

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:21

Waspada Angin Kencang Berpotensi Terjang Perairan Jakarta

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:02

DPR: Pembelian Kampung Haji harus Akuntabel

Kamis, 18 Desember 2025 | 13:01

Target Ekonomi 8 Persen Membutuhkan Kolaborasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:58

Film TIMUR Sajikan Ketegangan Operasi Militer Prabowo Subianto di Papua

Kamis, 18 Desember 2025 | 12:48

Selengkapnya