Berita

agus martowardojo/ist

Partai Kabah Ungkap Ganjalan bagi Agus Martowardojo untuk Jadi Gubernur BI

KAMIS, 28 FEBRUARI 2013 | 09:04 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Secara teknis, Agus Martowardojo, yang diusulkan kembali oleh SBY untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia memiliki kapabilitas dalam persoalan perbankan. Namun secara politik, pengajuan Agus ini akan menemui banyak hambatan yang akan mengganjal

"Pertama, posisi Agus harus jelas diajukan sebagai calon baru atau lama, sebab pada periode lalu Agus Martowardojo pernah diajukan dan ditolak oleh DPR, sementara dalam UU BI dikatakan bahwa Presiden harus mengajukan calon yang baru," kata anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Zaini Rahman, dalam keterangan tertulis beberapa saat lalu (Kamis, 28/2).

Kedua, lanjut Zaini, Agus harus membangun kredibilitas dengan mundur terlebih duhulu dari jabatan Menteri Keuangan. Sebab jika nantinya tidak terpilih sebagai gubernur BI dan tetap menjadi Menteri Keuangan akan terjadi hubungan yang rumit dengan DPR sebagai mitra kerja.


Ketiga, masih kata Zaini, selama ini sebagai Menteri Keuangan Agus dikesankan terlalu kaku, kurang kooperatif dan sering berselisih dengan DPR seperti dalam kasus kesalahan fatal yang dilakukan Agus dalam kasus pembelian saham Newmont yang berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK) dan keputusan Agus dinyatakan salah oleh MK. Belum lagi  soal berbagai kasus korupsi dana APBN yang terungkap banyak yang terkait dengan praktik-praktik kebijakan di Kemenkeu sehingga banyak jajaran Kemenkeu yang dimintai keterangan oleh KPK.

"Catatan penting lain, calon Gubernur BI harus memiliki ideologi ekonomi dengan pemihakan pada rakyat dan negara. Calon Gubernur BI tidak boleh tunduk pada pasar," tegas Zaini, sambil mengatakan bahwa secara instrumental BI memang independen, Namun tidak boleh independen pada tujuan bernegara yakni harus berpihak pada pembangunan nasional, bukan berpihak pada pasar.

"Harus ada pemahaman, bank untuk negeri , bank untuk pembangunan nasional. BI harus ikut mendorong peningkatan financial inclusion yang mengkondisikan masyarakat agar mudah dalam mengakses kredit perbankan . Dalam kenyataannya, ekonomi pedesaan yang berbasis pertanian, sangat sulit dalam akses ke bank. Ini penting, karena ke depan sumber daya kita akan bergantung ke bank," jelas Zaini. [ysa]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya