Berita

muhammad nazaruddin/ist

Politik

Mengapa KPK Lebih Ngebet Urus Ocehan Nazaruddin daripada Skandal Century?

RABU, 27 FEBRUARI 2013 | 12:45 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Abraham Samad Cs mesti lebih mengutamakan kasus yang sumbernya resmi dan merugikan negara dalam jumlah fantastis, daripada kasus yang bahan pengusutannya dari ocehan-ocehan terpidana.

"Tolong proritaskan yang resmi, daripada OTT-OTT (operasi tangkap tangan)," ujar anggota Timwas Skandal Bank Century di DPR, Fahri Hamzah, dalam rapat bersama pimpinan KPK di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/2).

Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengaku heran, mengapa penanganan skandal Rp 6,7 triliun yang audit investigasinya sudah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan empat tahun lalu itu, masih saja berjalan lamban.


"Pemberantasan korupsi itu dengan sistem, bukan ocehan-ocehan," tegasnya.

Maka itu, penyidik yang ada di KPK harus diutamakan untuk menyidik kasus Centrury yang sudah jelas konstruksinya.

"Diprioritaskan dulu yang resmi daripada ocehan Nazaruddin (mantan Bendum Demokrat)," pungkasnya.

Nazaruddin adalah terpidana dalam perkara korupsi proyek Wisma Atlet. Mahkamah Agung sudah memvonisnya dengan hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Hukuman ini dua tahun dua bulan lebih berat dari vonis Pengadilan Tipikor yang menghukum Nazar empat tahun 10 bulan penjara dan denda Rp200 juta. [ald]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya