SBY: Hukum Harus Ditegakkan, Gangguan Keamanan Tidak Dapat Dibiarkan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa sekalipun pendekatan pemerintah dalam mengatasi permasalahan Papua telah berubah dari "pendekatan keamanan" menjadi "pendekatan kesejahteraan" namun gangguan keamanan tidak dapat dibiarkan.

"Pemerintah memprioritaskan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat untuk saudara kita di Papua. Tetapi tidak mungkin dibiarkan gangguan keamanan yang selama ini terjadi," kata Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (22/2).

Pemerintah, kata Presiden seperti dilansir Antara, telah melakukan sejumlah kebijakan dan program aksi di Papua untuk mengubah pendekatan keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan, termasuk alokasi dan distribusi anggaran serta sejumlah langkah agar taraf hidup rakyat dapat ditingkatkan dari masa ke masa.

Namun, kata Presiden, kedaulatan negara dan keutuhan territorial tentu tetap harus dijaga. "Situasi sosial keamanan harus dijaga dan hukum harus ditegakkan," katanya."

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menyebutkan, penyerangan dan penghadangan oleh kelompok bersenjata di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya dan Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua menyebabkan delapan orang anggota TNI gugur.

Menurut Djoko, ada dua peristiwa penembakan yang terjadi hingga menyebabkan delapan orang anggota TNI gugur. Pertama, peristiwa penyerangan terhadap pos Satgas TNI di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya dan kedua, terjadi penghadangan dan penyerangan oleh kelompok bersenjata di Kampung Tanggulinik, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak.[zul]