Pendiri Gerakan HMS: Kasus Hambalang Urusan Polres atau Polsek

Kasus suap pembangunan pusat olahraga Hambalang yang menyeret Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan sejumlah petinggi partai itu cukup ditangani Kepolisian Resort (Polres) atau Kepolisian Sektor Kota (Polsek).

Pendiri Gerakan Hindari Memilih Sri Mulyani (HMS), Sasmito Hadinagoro, mengatakan pihaknya tidak mau ikut terjebak permainan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membuat kasus itu seakan-akan lebih besar dari kasus kejahatan keuangan megaskandal danatalangan Bank Century dan penggelapan pajak bernilai ratusan triliun rupiah.

"HMS fokus untuk memberantas tuntas dari atas korupsi atau perampokan sistemik uang pajak ratusan triliun yang dibobol dengan roncenan kembang intelectual fraud yang pakai dalih dapat membuat negara default, rush perbankan, atau dampak sistemik," ujar Sasmito dalam pesan yang dikirimkannya ke redaksi.

Kasus-kasus korupsi besar ini mampu menipu anggota DPR RI. Juga membuat KPK pura-pura o'on dan bingung mencari barang bukti. Sedemikian parahnya ketidakpedulian KPK sampai-sampai lembaga yang kini dipimpin Abraham Samad itu menolak investigasi dan audit forensik yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan

"Maklum mungkin KPK baru mengerti cara menangkap maling ayam, maling sepeda, maling sendal," kata dia lagi.

"Atau paling top menangkap tangan gratifikasi Rp 1 miliar sampai Rp 3 miliar," sambungnya.
Sasmito juga mengatakan, dirinya ragu KPK saat ini mau mengusut superskandal keuangan negara yang melibatkan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mantan Gubernur BI yang kini Wakil Presiden Boediono dan Gubernur BI Darmin Nasution.
Dia juga mengingatkan bahwa KPK adalah lembaga ad hoc. Kalau terus mengaku mumet menangani kasus berskala big fish lebih baik bubar saja.
"Kami akan mengawal Kejaksaan Agung dan Polri agar bekerja dengan lurus dan jurus jibakutei," demikian Sasmito. [zul]