Besarnya kekhawatiran masyarakat, berdasarkan Lingkaran Survei Indonesia sebesar 67,33 persen, konsentrasi Presiden SBY mengurus negara akan terganggu jika terlibat dalam mengurusi Partai Demokrat dinilai bagus.
Karena, hal itu menandakan bahwa rakyat peduli pada Presiden dengan cara mengharap Kepala Negara fokus pada urusan negara.
"Namun kekhawatiran seperti ini, walaupun harus diapresiasi, kurang tepat," ujar Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla (Selasa, 19/2).
Karena, Ulil menjelaskan, mengurus negara dan mengurus partai bukan dua hal yang harus diperlawankan. Pasalnya, partai yang baik adalah fondasi yang diperlukan untuk memperbaiki mutu demokrasi Indonesia. "Mengurus partai juga mengurus negara. Dua-duanya bukan hal yang harus dipisahkan," tegas Ulil.
Apalagi, sambung Ulil, setelah reformasi, kita mengikuti demokrasi dengan sistem multipartai. Sesuai UUD, presiden harus diajukan oleh partai politik. Oleh karena itu menceraikan presiden dari partai politik yang mengusungnya, bukanlah hal yang realisits.
Tak hanya itu, efektivitas pemerintahan memerlukan, antara lain, dukungan politik di parlemen melalui kekuatan partai. Jika partai presiden yang "incumbent" bermasalah, dukungan politik presiden di parlemen juga bisa bermasalah.
"Karena itu, Presiden SBY sudah selayaknya ikut memikirkan agar partainya tetap solid karena itu berkaitan dengan dukungan politik," dalih Ulil.
Ulil juga menepis persepi publik bahwa waktu Presiden akan terganggu jika ikut mengurus partai. Menurutnya, Presiden SBY cukup paham fatsoen politik, sehingga dia tidak akan "cawe-cawe" (ikut turun tangan) dalam partai pada saat hari libur atau di luar jam kerja. Dan itu pun tidak berlangsung sepanjang waktu.
"Hanya dalam saat-saat di mana partai mengalami situasi krisis seperti dialami Partai Demokrat sekarang, SBY memberikan perhatian pada partainya itu. Sesuatu yang wajar. Dan itu juga berlaku untuk beberapa presiden pasca reformasi, seperti Gus Dur dan Megawati," demikian Ulil.
[zul]
