Berita

Politik

Mandiri Secara Ekonomi, Salah Satu Syarat Capres PKB

SENIN, 18 FEBRUARI 2013 | 21:32 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Kebangkitan Bangsa tidak mau merujuk hasil survei soal siapa dan bagaimana calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada Pemilihan Presiden 2014 mendatang. Karena partai kaum nahdliyyin ini sudah menetapkan sendiri delapan kriteria capres dan cawapres yang diinginkan.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar dalam keterangan pers yang diterima tadi siang, (Senin, 18/2).

Kriteria pertama, jelas Marwan, bangsa Indonesia membutuhkan seorang presiden dan wakil presiden yang punya kualitas dan kapabilitas, termasuk di dalamnya punya intelektualitas yang mumpuni. Karena tantangan Indonesia ke depan jauh lebih kompleks dan lebih berat, sehingga pemimpin negara harus sebagai problem solver segala macam persoalan bangsa yang kian menumpuk.


"Memimpin negara ke depan akan lebih berat, tidak hanya persoalan dalam negeri, tetapi juga menyangkut masalah-masalah global dan internasional," ungkap Marwan.

Kedua, karena saat ini bangsa Indonesia masih banyak persoalan yang dihadapi, capres dan cawapres mendatang harus dapat berpikir secara cerdas dan visioner, yaitu membangun cita-cita Indonesia yang lebih spektakuler. Maksudnya adalah dapat memberikan solusi yang terbaik terhadap persoalan yang sedang dihadapi bangsa. Solusinya bukan hanya untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang.

"Seorang pemimpin yang cerdas dan visioner akan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyatnya dan juga dapat memajukan bangsanya, serta mampu tampil memukau dalam kontestasi persaingan global yang sangat kompetitif," papar Marwan.

Ketiga, masih kata Marwan, Indonesia membutuhkan capres dan cawapres yang dicintai rakyat, bukan hanya pencitraan semu, tapi benar-benar dicinta karena kejujuran, kapablitas, dan keteladanan yang ditunjukkan. Keempat, capres dan cawapres harus mempunyai popularitas positif. Karena, bagaimana rakyat bisa mencintai jika tidak mengenalnya. Sehingga capres dan cawapres harus dikenal masyarakat luas karena karakter kepemimpinannya sekaligus kenegarawanannya.

"Kelima, selain rakyat mengenal dan mencintai calon pemimpinnya ada hal yang lebih penting lagi, yaitu rakyat mau memilihnya untuk menjadi presiden/wakil presiden. Capres dan cawapres harus mempunyai akseptablitas dan elektabilitas yang tinggi. Capres dan cawapres yang dikenal, dicintai, dan pilih oleh mayoritas rakyat akan mempunyai legitimasi yang kuat pula. Jika legitimasi kuat secara otomatis akan menjadi pemimpin yang kuat secara politik. Capres dan cawapres yang kuat secara politik akan bisa mewujudkan stabilitas politik dan kemakmuran rakyat," jelasnya.

Karena seorang capres dan cawapres akan banyak bersinggungan dengan ranah dan kekuatan politik, selain syarat-syarat di atas ada syarat yang harus dipenuhi cepres dan cawapres, yaitu pernah berkeringat secara politik. Sebab disitulah proses dan tahapan seorang pemimpin diuji dan dibuktikan kepiawaian maupun pengalamannya dalam mengelola sekaligus menyelesaikan persoalan-persoalan politik dan kenegaraan.

"Bagaimana presiden bisa berpolitik jika belum pernah terjun di dunia politik? Untuk itu capres dan cawapres mendatang harus orang yang jelas track recordnya di dunia politik dan sudah kelihatan kenegarawanannya," kata Marwan Jafar.

Syarat ketuju, seorang capres dan cawapres mempunyai potensi sumber daya ekonomi. Dengan mempunyai potensi sumber daya ekonomi diharapkan capres dan cawapres punya modal untuk menggerakkan mesin pemenangan, sekaligus sebagai contoh wujud kemandirian pribadi secara ekonomi.

"Kedelapan, PKB tidak akan menerima capres dan cawapres dan tim suksesnya yang telah membuat noda hitam atau dosa sejarah terhadap PKB dan termasuk sudah berbuat dholim kepada PKB dan pengurus-pengurus PKB yang sudah terbukti loyal dan berkeringat di PKB," demikian Marwan. [zul]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya