Berita

indra

Politik

KPK Main Politik? PKS Cuma Minta Segera Umumkan Hasil Investigasi Sprindik Bocor

SENIN, 18 FEBRUARI 2013 | 11:16 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesegera mungkin memberi kejelasan kepada publik soal kasus "Sprindik" bocor atas nama Anas Urbaningrum dalam perkara korupsi Hambalang.

Anggota Komisi III DPR asal Fraksi PKS, Indra, mengatakan, kebocoran sprindik menurunkan kepercayaan rakyat kepada KPK. Karena, di balik prahara itu ada nuansa politik yang begitu kuat.

"Ini harus dituntaskan siapa yang melakukan pembocoran dan apa motifnya, karena kalau tidak, akan membuat kepercayaan publik semakin turun," tegas jurubicara fraksi PKS ini kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Senin, 18/2).


Padahal, menurut Indra, untuk menelusuri pelaku pembocoran amat mudah karena ada wartawan yang menerima Sprindik; sprindik adalah jenis surat yang sifatnya sangat rahasia dan cuma diketahui kalangan sangat terbatas di dalam KPK.

"Tim investigasi internal KPK sudah cukup lama bekerja, harusnya Jumat pekan lalu itu sudah ada hasil kerja yang dibagi ke publik," ucapnya.

Indra tak mau terlalu jauh berspekulasi soal indikasi KPK terlibat politik partai penguasa, Demokrat. Namun, sulit untuk menyangkal ada kaitan perkara sprindik bocor dengan pernyataan keras dari para petinggi Demokrat sebelum kasus itu mencuat, termasuk dari Susilo Bambang Yudhoyono, agar Anas fokus pada kasus yang menimpa dirinya.

Bahkan, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, mengakui, upaya pelengseran ketua umum dan pengambilalihan kendali partai yang melibatkan Ketua Majelis Tinggi, SBY, berkorelasi dengan informasi "Sprindik Anas".

"Terkait ada kesan ini adalah bagian dari kepentingan politik tertentu, saya hanya mengatakan bahwa masyarakat sudah makin cerdas karena masyarakat akan menilai kaitan momentum kasus sprindik dan pernyataan SBY. Tapi, biarkan publik menilai," urainya.

PKS hanya bisa berharap, KPK tidak pernah menjadi alat politik untuk mencapai kepentingan partai atau tokoh tertentu.

"Kita semua kan berharap KPK jadi lembaga profesional, independen. Jadi buktikan itu dengan transparansi dalam pengusutan kasus sprindik bocor," pintanya.

"KPK jelaskan sesegera mungkin hasil investigasinya, dan itu akan membuka dan menjawab semua keraguan yang menuduh KPK didesain untuk kepentingan politik tertentu," tandasnya. [ald]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya