Berita

Umar Arsal: Emang Ulil Abshar Abdalla Itu Siapa?

SABTU, 16 FEBRUARI 2013 | 07:02 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kecaman yang disampaikan kepada trio Ulil-Didi-Rachland semakin kencang. Ketiga pejabat DPP Partai Demokrat itu dianggap melanggar arahan Ketua Majelis Tinggi yang juga pendiri Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Ulil Abshar Abdalla adalah Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP, sementara Didi Irawadi Syamsuddin adalah Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP, serta Rachland Nasidik adalah Sekretaris Departemen Pemajuan & Perlindungan HAM DPP.

Desakan mereka agar Anas Urbaningrum untuk nonaktif, dan bahkan berharap Rapimnas yang akan digelar besok bisa dijadikan momentum mencari ketua umum baru memperkeruh suasana di partai penguasa itu.


"Kami sayangkan itu. Mestinya mereka mentaati imbauan dari Ketua Dewan Pembina (SBY), jangan memerkeruh, jangan menambah masalah. Mereka itu sudah melanggar perintah Pak SBY untuk jangan berkomentar yang tidak kondusif. Itu kan komentar yang membuat memperkeruh persoalan," jelas Ketua DPP Partai Demokrat, Umar Arsal kepada Rakyat Merdeka Online melalui sambungan telepon tadi malam (Jumat, 15/2).

Makanya, orang dekat Anas Urbaningrum ini mendesak SBY untuk memberikan sanksi kepada Ulil Cs. Karena mereka telah melanggar etika kepartaian. "Pengurus DPP itu 200 lebih ya. Mereka harus belajar lagi berorganisasi. Mereka kan bagian dari DPP," jelasnya.

Lagipula, kata Umar, Ulil Cs tak punya hak untuk mendesak Anas nonaktif. Disamping, mereka semua orang baru yang belum berbuat apa-apa untuk Demokrat.

"Dan siapa mereka itu? Apa keringatnya di partai kok ngomonng seperti itu. Kalau DPC-DPC,  yang bicara, yang punya hak suara atau DPD, itu masih logis. Sementara mereka kan bagian dari DPP, apa kompetennya mereka bicara seperti itu," tambah Umar.

Umar pun tak mau menanggapi saat ditanya, pernyataan-pernyataan Ulil Cs itu bukankah indikasi akan adanya Kongres Luar Biasa di Rapimnas Demokrat besok. Karena Umar mau menjaga dan menghormati arahan SBY. "Itukan oknum. Mudah-mudahan mereka sadar lah. Pokoknya kami tidak mau komentar. Kami tetap berharap situasi lebih kondusif," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya