Berita

Kader Daerah Minta Pengurus DPP Demokrat Jaga Kekompakan

JUMAT, 15 FEBRUARI 2013 | 23:13 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Jelang Rapimnas pada Ahad besok, polemik di internal Partai Demokrat terus memanas. Semua kader saling bicara dan menyudutkan kader lain. Hal tersebut akhirnya menjadikan Partai Demokrat makin terburuk.

Karena itu, salah seorang kader daerah meminta pengurus DPP Demokrat serta petinggi partai lainnya menahan diri dan tidak saling mengumbar pernyataan. Karena, semakin banyak yang bicara, akan menjadi opini negatif bagi Partai Demokrat.

"Saya hanya meminta pengurus DPP menjaga kekompakan di internal partai seperti yang disampaikan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Pak SBY dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Yakin, dengan kompak masyarakat juga akan empati kepada partai demokrat," kata Wakil Ketua II DPC Partai Demokrat Kota Tangerang Selatan, Wawan Setiawan kepada Rakyat Merdeka Online malam ini (Jumat, 15/2).


Siang tadi, Ulil bersama Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi & Mafia Hukum DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin dan Sekretaris Departemen Pemajuan & Perlindungan HAM DPP Partai Demokrat Rachland Nasidik, mendesak Anas Urbaningrum untuk nonaktif. Bahkan, mereka berharap Rapimnas yang akan digelar Minggu besok bisa dijadikan momentum mencari ketua umum baru.

Bila Ketua Majelis Tinggi sudah turun tangan, kader harus menaatinya. Ketua Umum Anas Urbaningrum pun menghormati langkah yang diambil SBY tersebut.

"Saling menjaga saja. Karena malu pula kalau kita saling bicara. Seharusnya kita bersatu atau melawan internal luar yang menganggu Partai Demokrat, bukan berarati saling menyudutkan. Karena berdampaknya ke kader Demokrat daerah malahan tidak empati kalau melihat para pentingginya ribut," kata Wawan.

Untuk itu Wawan meminta pengurus DPP selalu menjaga kekompakan dan medepankan cara berpolitik yang diterapkan Partai Demokrat politik santun dan cerdas. "Lebih baik kita bersatu menjaga kekompakan serta mencari solusi kebaikan partai demi menuju kejayaan Pemilu di 2014," harapnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya