Sangat sulit untuk mengatakan tidak ada keterkaitan proses hukum terhadap Anas Urbaningrum di KPK dengan apa yang terjadi di internal Partai Demokrat. Kali ini, publik sudah melihat jelas bahwa KPK bermain mata dengan Istana.
Demikian analisa dari pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, saat berdialog dengan Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Kamis, 14/2).
Pertama, Margarito memandang kasus kebocoran surat perintah penyidikan atau "Sprindik bocor" adalah hal yang amat mudah untuk dibikin terang oleh KPK. Namun, kesannya, KPK membuat kabur masalah.
Sangat sederhana. Sprindik beredar itu sejak hampir sepekan lalu, dan tinggal dicocokkan dengan yang beredar dengan yang di KPK. Apakah bentuknya sama, isinya sama, kalau tidak sama untuk apa dilakukan investigasi internal? Untuk apa Istana pusing?
Lain halnya bila Sprindik itu sama persis dengan apa yang dimiliki oleh KPK. Perlu dilakukan investigasi kalau Sprindik atas nama Anas Urbaningrum itu sama dengan yang di KPK.
"Polisi yang harus usut kalau itu sama dengan apa yang dimiliki KPK. Pelaku pembocorannya bisa dikategorikan menghambat penyidikan Tipikor dan harus kena pasal Tipikor," terang dia.
Dan, kedua, sangat mudah bagi KPK menyelidiki kasus Sprindik bocor karena jauh lebih mudah diinvestigasi setelah Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, menyatakan mencabut tanda tangan dari draf yang diberikan kepadanya.
"Pandu mencabut karena itu belum ada gelar perkara. Kenapa disodori ke dia? Siapa yang mendraf itu? Siapa yang menuliskan itu sudah diekspose? Mudah menyelidikinya," tegas Margarito.
Doktor hukum asal Ternate ini menyimpulkan, tujuan membuat masalah ini kian simpang siur dan tak berujung sampai sekarang adalah untuk bikin gaduh.
"Tujuannya, supaya tindakan yang dilakukan SBY mengambil alih partai itu jadi kabur," ucapnya.
Maksudnya? "Yah, supaya publik tergiring ke perkara Sprindik di internal KPK, dan kita dibikin berpikir tentang surat bocor, bocor, bocor," lanjutnya.
Menurut dia, kini sulit untuk tidak mengatakan bahwa KPK dan Istana Presiden atau SBY, tak punya pertautan yang fungsional.
"Pimpinan KPK dibuat terpecah. Dan kasus hukum kepada Anas ini jadi permainan politik, moving politik," katanya.
Memang tidak bisa dipastikan bahwa Istana yang mendominasi proses hukum kepada Anas. Namun, SBY selalu tegas memerintahkan KPK untuk perjelas status Anas.
"Saya tak bisa menuduh itu skenario. Tapi faktanya, Istana jadi pusat sorotan dalam hal ini," tegasnya lagi.
Margarito menambahkan, substansi pernyataan SBY untuk KPK terkait status Anas Urbaningrum selalu sama yaitu menggunakan permainan bahasa politik tingkat tinggi yang hanya bisa dipahami oleh KPK sendiri.
"Sama persis semua pernyataan dia baru-baru ini dengan yang di masa lalu. Ini permainan bahasa politik tingkat tinggi. Kan tidak mungkin dia perintahkan KPK untuk cepat jadikan dia tersangka. Ini dorongan politik, untuk membeeri pesan ke KPK dan pesannya jelas, cepat jadikan dia (Anas) tersangka," urai Margarito.
Margarito berharap, KPK segera kembali ke khittah. KPK tidak boleh bekerja mengikuti irama partai politik tertentu, atau dalam konteks ini bekerja berdasar politik majelis tinggi Partai Demokrat.
"KPK tidak dibikin untuk manusia di dalam KPK itu. Dia untuk bangsa ini. Jangan lukai bangsa ini dengan merusak independensi," pungkas Margarito.
[ald]
