Berita

anas urbaningrum

Penataan Ulang Pengurus DPP dan Fraksi Demokrat Tak Menyentuh Anas Urbaningrum

KAMIS, 14 FEBRUARI 2013 | 11:33 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY akan melakukan penataan ulang pengurus DPP Partai Demokrat dan Fraksi Demokrat di DPR setelah mengambil alih wewenang Ketau Umum dari Anas Urbaningrum.

Penataan ini adalah bagian dari pembenahan partai.

"Yang dikatakan reposisi dan rotasi itu adalah bagian dari pembenahan, penataan ulang organisasi. Penataan ulang itu khususnya di fraksi dan DPP,"  ujar Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatogana kepada Rakyat Merdeka Online (Kamis, 14/2).


Tapi dia memastikan, reposisi itu tidak menyangkut kursi ketua umum. Demokrat tetap mengakui Anas sebagai orang nomor satu di DPP. Apalagi, yang bisa menggeser Anas hanya lewat Kongres Luar Biasa. "Tapi sementara Ketua Majelis Tinggi, Pak SBY yang memegang kendali," jelas Sutan.

Karena tak menyentuh posisi ketum yang akan ditata ulang, Sutan menepis semua pernyataan akan adanya pergantian ketua umum. Apalagi sudah disebut-sebut beberapa nama yang akan menggantikan mantan Ketua Umum PB HMI itu.

"Kita belum sampai ke hal-hal yang menyangkut ketua umum. Ketua Umum kita itu masih Anas. Ada pun yang disebut nama-nama itu, kita tepis dulu lah. Kita nggak sampai kesitu," demikian Sutan, yang juga Ketua Komisi VII DPR ini.

SBY Jumat lalu di Cikeas mengataka, akan melakukan reposisi terhadap personil partai untuk mencegah terjadinya penyimpangan baru. ""Acuan dari pergantian adalah kapasitas, the right person in the right place," jelasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya