Berita

Zulkarnaen

Wawancara

WAWANCARA

Zulkarnaen: Tunggu Hasil Tim Investigasi Siapa Pembocor Sprindik Itu

KAMIS, 14 FEBRUARI 2013 | 09:14 WIB

Tim investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelusuri siapa pembocor draft surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum.

“Kami tidak ingin masalah ini melebar ke mana-mana dan menimbulkan interpretasi yang aneh-aneh, maka dibentuk tim,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnaen kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Yang jelas, lanjutnya,  dokumen yang tersebar itu bukan sprindik asli, sehingga bisa saja orang luar yang membocorkan.


Berikut kutipan selengkapnya:

Apa Anda yakin pembocor surat sprindik itu bisa ditemukan?
Yakinlah. Tapi nggak bisa cepat. Sabar saja. Yang jelas, tim pengawas internal KPK sedang menelusurinya. Kita tunggu saja hasil tim investigasi, nanti ketahuan siapa pembocor sprindik itu.

Apa tujuan sprindik itu dibocorkan?
Wah, saya tidak tahu itu. Tunggu saja hasil tim. Apa iya yang bocor itu surat dari KPK. Lalu untuk keperluan apa dibocorkannya, itu yang perlu ditelusuri.

Kami imbau pihak di luar KPK yang melakukan analisis dan tuduhan, bersabar dulu agar masalah yang sedang ditangani tidak menjadi kontra produktif terhadap pemerantasan korupsi.

Apa tidak bisa dipastikan bahwa dokumen itu dari KPK atau bukan?
Saya tidak mau berspekulasi mengatakan hal yang belum di ketahui kebenarannya. Kami akan lihat kebenaran surat itu, apa benar itu dokumen kita atau bukan.

Bukankah bisa orang dalam KPK yang membocorkan?
Bisa dari dalam, bisa dari luar. Kalau dugaan kami dari orang luar yang buat. Tapi sekali lagi, masalah ini sedang ditelurusi, sehingga diketahui secara pasti.

Banyak yang meragukan kalau orang luar yang membocorkan, ini bagaimana?

Kata siapa? Orang di luar itu kan bisa menggunakan teknologi. Bisa saja kelihatannya asli padahal belum tentu. Manipulasi dan lainnya tentu bisa dilakukan, maka kita cek dengan teliti.

Bagaimana kalau orang dalam?
Kalau yang lakukan itu orang dalam, tentu akan kena sanksi, karena dia sudah melakukan pelanggaran kode etik KPK. Yakni dalam menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen penting KPK.

Apa benar KPK mau mempidanakan masalah ini?
Kami teliti dulu, baru ambil tindakan. Lagi pula jika dilihat dari suratnya itu sendiri, sebenarnya belum bernomor dan tanda tangan. Jadi belum bisa dikatakan itu benar sprindik dari KPK. Tapi itu juga tidak bagus karena merusak kredibilitas KPK.

SBY minta Anas konsentrasi terhadap kasus hukum yang membelitnya, apa itu lampu hijau bagi KPK?
Siapapun bisa ngomong atau menyampaikan harapan seperti itu. Sebagai warga negara saya juga bisa menyampaikan seperti apa yang dikatakan Pak SBY.

Yang jelas, kami tidak mau gegabah. Kami tidak mau dianggap kesannya setelah keluar pernyataan SBY itu, lalu ada tindakan dari KPK. Ini bisa menimbulkan kesan ada intervensi. Maka kami harus jaga, jangan sampai seperti itu.
 
Sebenarnya bagaimana sekarang ini?
Kita dalam mendalami kasus mengacu pada alat bukti dan barang bukti. Jika sudah kuat dan meyakinkan, baru kami ambil tindakan.  Kuat dan meyakinkan itu kan sifatnya dinamis, tentu kita menjaga agar semua bisa sependapat atas barang bukti yang terkumpul.

Mana yang sudah matang dan cukup kuat, kami umumkan. Tapi kalau belum matang, tentu tidak bisa kami sampaikan. Yang jelas, kami tidak sembarangan dalam menetapkan seseorang itu tersangka. KPK harus hati-hati karena itu menyangkut hak asasi orang. 

Apa KPK takut?
Bukan takut. Kami dalam menetapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan tanggung jawab moril dalam mencari keadilan dengan benar. Benar secara Undang-Undang dan keadilannya, maka setiap alat bukti akan kami nilai dengan sungguh-sungguh kebenarannya dan yakin tidak akan salah.

Oh ya, kenapa Andi Mallarangeng dan Choel Mallarangeng belum ditahan?
Masalah penahanan itu kan ada pertimbangan-pertimbangannya. Misalnya, kalau ditahan ada batas waktu pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti. Itu ada hitung-hitungannya. [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

UPDATE

Ledakan Malam Takbiran di Grobogan dan Pekalongan, 10 Orang Terluka

Sabtu, 21 Maret 2026 | 21:49

Ziarah Makam Korban Longsor Cisarua Diwarnai Suasana Emosional

Sabtu, 21 Maret 2026 | 21:35

Fahira Idris: Jadikan Idulfitri Momen Kebangkitan Umat

Sabtu, 21 Maret 2026 | 20:53

SBY dan Keluarga Silaturahmi ke Prabowo di Istana

Sabtu, 21 Maret 2026 | 20:16

Mendes: 20 Persen Keuntungan Kopdes Merah putih untuk Desa

Sabtu, 21 Maret 2026 | 19:54

Dengan Kerjasama, Stabilitas Kebutuhan Pokok Terjaga

Sabtu, 21 Maret 2026 | 19:26

Gubernur Pramono Ajak Warga Jaga Jakarta

Sabtu, 21 Maret 2026 | 18:33

Soroti Pajak Ganda, DPR: Sudah Lama Sistem Dibiarkan

Sabtu, 21 Maret 2026 | 17:43

Didampingi Didit, Prabowo Open House Khusus Masyarakat di Istana

Sabtu, 21 Maret 2026 | 17:13

Idulfitri Momentum Perkuat Komitmen Pembangunan

Sabtu, 21 Maret 2026 | 16:54

Selengkapnya