Memang tak ada yang menyangka sebuah hasil survei dapat menggerakkan kekuatan dinamika luar biasa di dalam sebuah partai terbesar di Indonesia.
Bahkan, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Grace Natalie, sendiri yang mengaku terkejut dengan respons Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY, mengambil alih seluruh kendali partai dari tangan juniornya, Anas Urbaningrum.
Dalam penelitian survei SMRC, elektabilitas Demokrat sejatinya terjun bebas tinggal hanya 8 persen. Jika Demokrat terus mengalami salah urus, partai yang didirikan 99 orang itu terancam tidak bisa masuk parlemen di 2014.
Penyebabnya, ada sejumlah kader partai berlambang bintang mercy itu, terutama Anas, disebut-sebut terkait kasus korupsi.
Namun, hal itu juga diikuti partai-partai lain seperti PKS yang tinggal 2,7 persen. Hanya saja, "kutukan" Demokrat sebagai partai terbesar di parlemen dan memenangkan Pemilu 2009 sekaligus mengantarkan SBY dua kali sebagai Presiden, adalah alasan yang logis.
Sebetulnya pula, langkah pengambilalihan kendali partai adalah hal lumrah di kala seorang yang merasa penggagas dan berpengaruh luar biasa melakukan langkah radikal (kalau tidak mau dibilang otoriter). "Penyelamatan" serupa juga dilakukan pendiri Ormas Nasional Demokrat Surya Paloh terhadap "anak kandungnya", Partai Nasdem.
Lagi-lagi nama besar kedua partai dan tokoh politik di atas yang membuat konstelasi politik begitu hangat nan dinamis. Mungkin hal serupa yang terjadi pada parpol gurem tidak akan begitu membuat heboh.
SBY sebagai pendiri Demokrat dan Presiden republik ini, dikenal sangat matang dalam hitung-hitungan politik. Seperti dikatakan staf khususnya, Andi Arief, SBY tahu persis mana survei yang lurus, dan mana yang bengkok.
Kalau demikian, sebagian kalangan bisa menilai wajar take over yang dilakukannya. Namun sayangnya, ada unsur-unsur politik lain yang mewarnai manuver SBY. Perseteruan SBY dengan Anas dari mulai Kongres 2010 lalu dianggap masih membara setelah Anas membuat keok para calon sokongan Cikeas.
Sebagian kalangan lagi menilai, SBY memandang Anas seperti "anak macan" yang jika dirawat dan semakin besar, akan memangsa gurunya sendiri.
Itu berkorelasi dengan langkah SBY memanggil seluruh DPD Demokrat di Indonesia datang ke Istana Cikeas (Minggu, 10/2) untuk meneken pakta integritas. Setelah dua hari sebelumnya, SBY mengumpulkan seluruh personel Majelis Tinggi di tempat yang sama untuk menyetujui solusi penyelamatan partai yang berisi delapan butir.
Padahal, pengambilalihan kewenangan teknis Ketua Umum Partai Demokrat oleh Ketua Majelis Tinggi SBY sesungguhnya formalitas belaka. Pasalnya, selama ini kewenangan dan kekuasaan tertinggi tidak berada di tangan Anas. Semua kebijakan strategis partai selama ini juga berada di tangan SBY yang memegang semua posisi puncak badan strategis partai.
Meski begitu, SBY benar-benar ingin tampil ke baris paling depan, menunjukkan bahwa dirinya adalah pemilik dan penjaga sekaligus tampil sebagai "juruselamat" partai. Dia membacakan sendiri delapan poin penyelamatan partai yang intinya menjadikan Anas bak mayat hidup.
Konon, barisan Demokrat pro-Anas hanya bisa
ngegerendeng di belakang punggung SBY. Namun, ketokohan SBY pun dinilai akan efektif menyatukan lagi seluruh elemen partai yang sebelumnya terpecah akibat kasus korupsi di level pengurus teras Demokrat.
Pertanyaan yang tersisa satu. Apakah dengan take over SBY itu citra Demokrat akan semakin baik? Citra SBY sebagai presiden memang masih cukup baik (meski menurun) di mata publik. Tapi apakah itu akan membantu pemulihan Demokrat yang tiga tahun terakhir dihajar kasus-kasus korupsi yang menyeret para petingginya?
Rakyat Merdeka Online menggelar poling untuk meminta pendapat para pembaca setia untuk menjawab pertanyaan "Menurut Anda, apakah langkah SBY mengambil alih penuh Partai Demokrat akan efektif menyelamatkan partai itu dari kejatuhan perolehan suara di Pemilu 2014?"
Ada tiga pilihan jawaban. Efektif, tidak efektif atau tidak tahu? Apapun jawaban pembaca yang budiman kami membuka poling ini seluas-luasnya dengan metode 1 IP, 1 Vote. Meski hasilnya nanti tak mencerminkan pandangan seluruh masyarakat, survei ini kiranya dapat memberi tambahan pandangan bagi dunia perpolitikan, bagi para pelaku politik dan masyarakat luas.
[ald]
