Berita

presiden sby

SBY Mengira Rakyat Indonesia Masih Bodoh

RABU, 13 FEBRUARI 2013 | 15:43 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY dan pasukannya harus melalui Kongres yang sudah diagendakan lima tahun sekali atau Kongres Luar Biasa, yang bisa dilakukan sewaktu-waktu kalau syarat terpenuhi kalau hendak menurunkan Anas Urbaningrum dari kursi ketua umum.

Karena Anas sebagai ketua umum adalah produk Kongres, yang digelar Bandung Mei 2010 lalu.

"Tidak ada dalam AD/ART Partai Demokrat disebutkan Majelis Tinggi bisa melucuti kekuataan dan kewenangan ketua umum. Orang goblok juga tahu itu. Saya punya AD/ART Demokrat kok," ujar pengamat politik senior Prof. Iberamsjah kepada Rakyat Merdeka Online (Rabu, 13/2).


Karena itu, Prof. Iberamsjah menyesalkan sikap elit partai tersebut yang membela mati-matian keputusan Majelis Tinggi yang diketuai SBY. "Ketua Majelis Tinggi itu sudah melakukan kudeta atas hasil kongres. Itu memalukan sekali," tegasnya.

Prof. Iberamsjah mengakui keputusan majelis tinggi yang masih menganggap Anas sebagai ketua umum. Tapi secara de facto, Anas sudah tidak punya kekuasaan dan kekuasaan karena diambil alih SBY.

"Kamu tetap suami saya cuman kamu tidak boleh tidur bersama saya lagi. Kamu tidak boleh tinggal di rumah ini. Tapi kamu tetap suami saya," jelas Iberamsjah membandingkan perlakuan SBY terhadap Anas dengan sebuah rumah tangga.

"Itu permainan anak kecil. Dia kira rakyat bodoh. Rakyat sudah pintar," sambungnya.

Sebelumnya, Iberamjah menganggap SBY adalah seorang negarawan. Tapi setelah mengambil alih kewenangan Anas dengan melanggar aturan partai, jangankan negarawan, SBY justru menghancurkan tata nilai demokrasi Indonesia.[zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya