Wapres: Implementasi Kurikulum 2013 Jangan Molor dan Harus Bertahap

RMOL. Dalam persiapannya, kurikulum 2013 yang rencananya diimplementasikan pada Juli mendatang tidak hanya terkait buku, guru, dan infrastruktur, tetapi juga isinya. Meskipun secara operasional lancar, tetapi kalau isinya tidak dirumuskan dengan baik maka hasilnya tidak optimal.

“Tetapi perlu kita ingat, jangan molor karena yang rugi generasi muda. Begitu molor pasti ada korban, sebagian generasi kita tidak bisa menerima manfaat dari kurikulum baru,” katanya Wapres Boediono pada pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2013 di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan (Puspangtendik), Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Senin (11/2).

Wapres mengatakan, persiapan dan keinginan untuk melaksanakan kurikulum tidak harus dilakukan sekaligus. Hal ini, kata dia, mengingat banyaknya jumlah peserta didik, sekolah, dan guru.

Dia memperkirakan, kurun waktu tiga tahun untuk menyelesaikan implementasi kurikulum 2013 dianggap cukup selama dikerjakan dengan benar. “Kita harus realistis, tidak mungkin dilaksanakan sekaligus. Saya mendukung kurikulum 2013, kita semua berusaha sekeras-kerasnya,” katanya.

Dikesempatan yang sama, Mendikbud Mohammad Nuh mengajak para kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota untuk membuka posko untuk mengurangi jumlah siswa putus sekolah. Sampai saat ini jumlah angka putus sekolah diberbagai jenjang masih cukup tinggi. Itu dialami bagi masyarakat dari kelompok eknomi paling rendah.

“Pada tahun pelajaran mendatang saya mengajak para kepala dinas untuk membuka posko-posko untuk mencari siapa siswa di wilayah Bapak, Ibu, yang tidak melanjutkan atau yang tidak sekolah pada usia sekolah. Kita cari mereka, kita ‘tangkap’ untuk kita masukkan ke sekolah,” katanya.

Mendikbud memaparkan, secara nasional angka partisipasi kasar (APK) memang sudah cukup bagus, tapi kalao dilihat lebih detail lagi masih ada kabupaten-kabpuaten yang masih dibawah rata-rata nasional.

Demikian juga soal angka putus sekolah masih cukup besar. Di jenjang SD dari kelompok ekonomi paling rendah masih ada sekitar 13 persen secara nasional yang tidak tamat SD, artinya mereka putus sekolah sebelum tamat, sementara dari mereka yang lulus SD sebesar 87,0 persen hanya 56,7 persen yang melanjutkan ke jenjang sekolah menengah (SMA-SMK). [zul]