Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy, menyesalkan konflik internal yang terjadi di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Aboebakar mengatakan, konflik internal itu bisa menjadi kabar buruk penegakan HAM selama lima tahun mendatang.
"Bagaimana mungkin bisa berkonsentrasi untuk mengawal penegakan HAM di Indonesia jika diawal masa jabatan sudah tak kompak begini," katanya, Jumat (8/2).
Aboebakar menambahkan, seharusnya ada kesadaran komunal oleh seluruh anggota komisioner. "Kepemimpinan mereka kan sebenarnya kolektif kolegial," tegasnya, seperti dilansir JPNN.
Kata Aboebakar, tidak kompaknya anggota komisioner akan berdampak pada lemahnya kinerja Komnas HAM. "Ini kan baru berapa bulan kok sudah kayak gini, bagaimana nasib lima tahun ke depan," heran dia.
Kata Aboebakar, tidak kompaknya anggota komisioner akan berdampak pada lemahnya kinerja Komnas HAM. "Ini kan baru berapa bulan kok sudah kayak gini, bagaimana nasib lima tahun ke depan," heran dia.
Menurutnya, jika ini terus berlarut akan banyak persoalan HAM yang terlantar. Tentunya, kata dia, masyarakat juga yang akan sangat dirugikan. Ia menambahkan, kalau memang yang menjadi persoalan adalah fasilitas, seperti mobil Camry untuk Ketua atau sepinya peminat subkomisi pengkajian yang dinilai kering, itu yang repot.
"Bila orientasinya adalah pendapatan dan fasilitas mungkin lebih tepat bila mereka dulu mendaftar ke korporasi, bukan menjadi komisioner Komnas HAM," kata Aboebakar.
Dia berharap para anggota bisa lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, jangan terlalu menonjolkan kepentingan pribadi. "Itu namanya egois," tegasnya.
Aboebakar mengungkapkan, Komisi III sebagai mitra kerja Senin pekan depan, akan memanggil Komnas HAM untuk memberikan penjelasan mengenai hal ini. "Kita perlu pula segera mencari solusi atas kemelut tersebut," pungkasnya.
Seperti diberitakan, polemik di Komnas HAM bermula dalam pleno pada awal Januari 2013 lalu. Saat itu sembilan komisioner meminta agar masa jabatan pimpinan Komnas HAM yang 2,5 tahun diubah menjadi satu tahun saja.
Alasannya, hal itu terkait menerjemahkan prinsip kolektif kolegial dan reformasi birokrasi. Namun, dalam pertemuan internal itu dibahas soal kesenjangan fasilitas antara komisioner yang menjadi anggota dan ketua. Ketua Komnas HAM mendapat mobil dinas Toyota Camry, sedangkan anggota menggunakan mobil operasional.
[zul]
