Pengambilalihan kewenangan teknis Ketua Umum Partai Demokrat oleh Ketua Majelis Tinggi SBY sesungguhnya tidak menambahi atau mengurangi kewenangan Anas Urbaningrum. Pasalnya, selama ini kewenangan dan kekuasaan tertinggi tidak berada di tangan Anas. Semua kebijakan strategis partai selama ini juga berada di tangan SBY.
Hal itu dikatakan pengamat politik UIN Syarif Hidayatulah Jakarta, Saleh P. Daulay kepada Rakyat Merdeka Online (Sabtu, 9/2).
"Tidak ada sesuatu yang baru dalam keputusan itu. Keputusan itu diambil dan dipublikasikan justru hanya untuk menunjukkan kepada publik bahwa SBY adalah penguasa penuh PD. Selama ini mungkin orang menduga Ketua Umum-nya yang berkuasa, padahal tidak," jelasnya.
Bangunan struktur Partai Demokrat dari awal memang sudah didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan SBY memiliki kewenangan penuh. Lihat saja, ada tiga jabatan strategis yang dimiliki SBY pada saat bersamaan. Yaitu Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan, dan Ketua Majelis Tinggi Partai. Selain itu, posisi-posisi strategis lainnya ditempati oleh orang-orang dalam "lingkaran SBY".
"Di posisi Sekjend ada Edhie Baskoro, Bendahara Umum ada Sartono Hutomo, dan Direktur Eksekutif ada Totok Riyanto. Mereka ini dikenal sebagai kerabat dan orang-orang dekat SBY," jelas Saleh.
Dengan komposisi seperti itu, posisi Anas itu memang sudah lemah sejak awal. Karena itu, jangan heran bila keputusan yang diambil tadi malam akan diterima oleh semua kader Demokrat. Kalaupun ada yang menyesalkan dan tidak setuju, itu mungkin hanya disimpan di dalam hati. Apalagi, keputusan tadi malam juga diiringi dengan ancaman untuk menindak tegas siapa pun yang tidak setuju.
"Dalam pertemuan tadi malam, saya kira Anas tidak bisa berbicara apa-apa. Kalaupun dia menolak, pasti akan terpental. Andaikata ada voting, Anas mungkin hanya dapat satu suara," imbuh Saleh, Alumni Colorado State University, AS ini.
Sikap Anas yang menerima keputusan itu dengan legowo perlu diapresiasi. Sikap diam tanpa perlawanan yang ditunjukkan selama ini menunjukkan bahwa dia sadar atas posisi marginalnya. Keputusan itu sendiri sebetulnya baik untuk Anas. Setidaknya, seperti kata SBY, agar dia fokus menuntaskan persoalan hukum yang dikaitkan kepadanya.
[zul]
