Berita

grace natalie

Grace Natalie: Keputusan SBY Ambil Alih Kepemimpinan Demokrat Terlambat

SABTU, 09 FEBRUARI 2013 | 11:11 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Grace Natalie menilai langkah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY mengambil alih kepemimpinan di partai tersebut sangat tepat.

Meski menurut dia, keputusan SBY meminta Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum konsentrasi mengurus kasus hukum yang diduga melibatkannya itu terlambat diambil.

"Berdasarkan survei (SMRC) kemarin, problemnya itu adalah persepi bahwa Demokrat itu sarang koruptor, problemnya korupsi. Jadi Ketika Pak SBY akhirnya mengambil alih, meski sebenarnya sudah agak terlambat, menurut saya ini tindakan yang positif, tepat," ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online (Sabtu, 9/2).


Berdasarkan survei SMRC, elektabilitas Demokrat hanya 8 persen. Tetapi apakah keputusan 'menonaktifkan' mantan Ketua Umum PB HMI itu akan bisa memulihkan citra Partai Demokrat, kata Grace, belum bisa dipastikan.

"Tetapi rasanya persepsi orang positif (atas keputusan SBY itu). Apalagi sebelum Anas sebagai tersangka, Pak SBY sudah lebih dulu memberikan statemen seperti itu. Karena ini sudah berlarut-larut. Kalau mau menunggu KPK menjadikan (Anas) tersangka, rasanya semakin negatif. Lebih baik duluan," jelasnya.

Mantan presenter TvOne ini mengakui, bahwa sampai saat ini belum ada status Anas Urbaningrum di kasus korupsi proyek Hambalang, sebagaimana disebut-sebut selama ini  Tapi, katanya, politik itukan bukan soal hukum pidana, dan bukan juga soal hukum perdata.

"Politik, dengan adanya perspesi yang buruk, sanksi dari segi politik sudah jatuh. Terlihat dari pemilih itu sudah meninggalkan Demokrat. Kalau menunggu proses hukum, jangan-jangan nanti Demokrat keburu habis. Sementra proses hukum belum berjalan. Jadi ini bukan soal hukum, ini politik. Sanksi sudah jatuh. Kalau menunggu lagi, semakin terpuruk lah Demokrat," tandasnya.[zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya