Berita

presiden sby

SBY Takut Anas Semakin Kuat Kalau Dilengserkan Lewat Mekanisme Konstitusional

SABTU, 09 FEBRUARI 2013 | 09:41 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL.  Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memang tidak memberhentikan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum partai berlambang bintang mercy tersebut.

Tetapi keputusan yang disampaikan tadi malam oleh SBY itu memberikan kesan kuat bahwa semua kewenangan Anas sebagai Ketum sudah dilucuti.

"Padahal yang bisa melakukan itu (melucuti wewenang ketum) adalah Kongres," kata dosen politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Teguh Santosa (Sabtu, 9/2).


Karena, masih kata pria yang akrab disapa Bang Teguh ini, merujuk pada aturan internal Partai Demokrat, wewenang dan tugas serta fungsi Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum, seperti halnya AD/ART adalah produk Kongres.

Menurut Teguh, kalau SBY dan pengurus Demokrat lainnya ingin melengserkan Anas sebenarnya ada cara yang konstitusional. Yaitu, lewat mekanisme Kongres Luar Biasa.

Dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat Pasal 100 ayat 3 disebutkan, KLB dapat dilaksanakan jika ada permintaan Majelis Tinggi Partai atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang. 

"SBY kelihatannya takut bikin KLB karena khawatir peserta KLB mayoritas adalah pendukung AU. Bisa-bisa posisi AU semakin kuat kalau KLB (digelar)," demikian Bang Teguh, jebolan Univeristy of Hawaii at Manoa (UHM) ini. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya