Selain akan membuat konsentrasi SBY sebagai Presiden terpecah dalam mengurusi negara, keputusannya mengambil alih wewenang dan tugas Ketua Umum Partai Demokrat juga tidak menguntungkan bagi partai.
Manajemen kepemimpinan partai yang berada di tangan satu orang, tidak sejalan dengan semangat reformasi. Karena praktis saat ini, SBY merangkap banyak jabatan, selain Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Majelis Tinggi, yang saat ini tugasnya semakin berjubel.
"Di sisi lain, jalan keluar yang diambil Majelis Tinggi Partai Demokrat itu sangat mungkin membawa partai tersebut set back. Ini berpotensi sangat merusak," ujar dosen politik dari FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Teguh Santosa (Sabtu, 9/2).
Apalagi, menurut pria yang biasa disapa Bang Teguh ini, di saat persaingan dengan partai lain semakin ketat, SBY mengambil langkah yang semakin memperburuk performa partai.
"Ini akan menguntungkan partai-partai lain, terutama PDIP dan Gerindra yang selama ini menjadi oposisi dan Nasdem sebagai pendatang baru," demikian Teguh Santosa.
Berikut delapan butir penyelamatan Partai Demokrat:
1. Ketua Majelis Tinggi partai bertugas, berwenang dan bertanggungjawab untuk memimpin penyelamatan dan konsolidasi partai.
2. Segala keputusan, kebijakan dan tindakan partai ditentukan dan dijalankan oleh Majelis Tinggi partai. Ketua Majelis Tinggi partai mengambil keputusan dan arahan yang penting dan strategis.
3. Elemen-elemen utama partai, utamanya Fraksi Demokrat beserta Dewan Pimpinan Daerah dan Dewang Pimpinan Cabang berada dalam kendali dan bertanggungjawab langsung kepada Majelis Tinggi partai sesuai dengan hierarki dan konstitusi partai.
4. Majelis Tinggi melakukan penataan dan penertiban untuk meningkatkan integritas, kredibilitas dan kinerja partai.
5. Keputusan Majelis Tinggi partai mutlak diindahkan dan dijalankan. Yang tidak menjalankan akan diberikan sanksi organisasi yang tegas, termasuk bagi yang tidak nyaman dengan kondisi elektabilitas Partai Demokrat yang menurun saat ini, dan atau yang tidak suka dengan kebijakan dan penyelamatan partai yang dipimpin Ketua Majelis Tinggi, kita persilakan untuk meninggalkan partai, disertai ucapan terima kasih. Dan posisi yang ditinggalkan akan diisi dengan pejabat yang baru.
6. Penataan, penertiban dan kosilidasi partai yang dipimpin dan dikendalikan Majelis Tinggi partai berakhir setelah nama baik dan kondisi partai kembali pulih.
7. Kepada Ketua Umum Partai Demokrat saudara Anas Urbaningrum yang tetap menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi, sementara saya memimpin langsung gerakan penataan, pembersihan dan penertiban, saya beri kesempatan untuk fokus pada upaya dugaan masalah hukum yang sedang ditangani KPK, dengan harapan keadilan benar-benar tegak. Dan tim hukum Partai Demokrat siap untuk memberikan bantuan hukum.
8. Dengan memohon ridha Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Partai Demokrat mengutamakan penataan, penertiban dan pembersihan partai dari unsur-unsur negatif terlebih dahulu baru melakukan ikhtiar untuk keberhasilan Pemilu.
[zul]
