Berita

Elektabilitas Demokrat Bakal Semakin Anjlok

SABTU, 09 FEBRUARI 2013 | 07:40 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY sedang melakukan korporatisme politik atas posisi Anas Urbaningrum sebagai ketua umum.  SBY mengambil alih tugas Ketua.

"Atau istilah gampangnya (SBY) sedang melakukan pembonsaian politik dengan memosisikan Anas masih sebagai ketum secara de jure tetapi secara de facto diambil alih oleh Majelis Tinggi, dimana SBY sebagai ketuanya," ujar pengamat komunikasi politik Gun Gun Heryanto kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Sabtu, 9/2).

Pengamatan Gun Gun, gaya bahasa SBY selalu demikian, yaitu high context culture, tidak to the point, diplomatis. Meski maksudnya terbaca yakni SBY menginginkan Anas fokus dulu menghadapi kasus hukum. Tapi, karena masih belum eksplisit juga permintaan SBY itu, bisa saja Anas juga menafsirkan berbeda.


"Misalnya, dia belum harus fokus ke masalah hukum yang dituduhkan karena sampai sekarang dia belum menjadi tersangka. Saya melihat meskipun secara wacana nampak detil, tetapi di sana-sini sangat bersayap dan menampilkan kalimat retoris yang multitafsir," sambung Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute ini.

Karena itu, bila alasan SBY mengambil alih wewenang Ketua Umum Demokrat awalnya dimaksudkan untuk mendongkrak elektabilitas partai tersebut, yang terjadi justru sebaliknya. "Tidak akan akan mendongkrak (elektabilitas Demokrat). Karena semakin melihat ketidakpastian di tubuh Partai Demokrat ini," tandasnya.[zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya