Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta mencermati manuver mafia proyek-proyek raksasa yang bermain di Polri. Saat ini proyek-proyek besar
di Polri sudah dikuasa lima mafia proyek.
Misalnya, hampir 80 persen proyek Pemanfaatan Optimalisasi Untuk Penguatan Sarana Prasarana Polri (POUPSP) 2013 senilai Rp 1,8 triliun di Polri ditengarai dikuasai lima mafia proyek. Kelimanya adalah TS, R, S, MA, dan M. Masing-Masing mafia sudah menguasai proyek-proyek tertentu.
"Polri sendiri seakan tidak mampu mengatasi ulah para mafia tersebut karena diduga didukung oknum-oknum di legislatif," ujar Ketua Presidium Indonesian Police Watch Neta S Pane (Rabu, 6/2).
"Polri sendiri seakan tidak mampu mengatasi ulah para mafia tersebut karena diduga didukung oknum-oknum di legislatif," ujar Ketua Presidium Indonesian Police Watch Neta S Pane (Rabu, 6/2).
Melihat manuver para mafia proyek tersebut, IPW mendesak KPK segera mengawasi proyek-proyek di Polri, terutama proyek POUPSP. KPK harus segera menyadap handphone para mafia proyek, oknum legislatif yang menjadi backing maupun para pejabat Polri yang diduga berkolusi dengan mereka. IPW siap memberikan data dan nomor handphone mereka kepada KPK.
Hal ini perlu dilakukan karena Presiden SBY selalu mengatakan jajaran pemerintah harus melakukan penghematan dan proyek-proyek alutsista, harus mengedepankan produk-produk industri dalam negeri.
"Tapi faktanya Polri tetap saja mengedepankan barang-barang dari luar negeri yang harganya gila-gilaan. Penyadapan perlu dilakukan agar KPK bisa menciduk oknum-oknum yang diduga bermain suap di balik proyek Polri, sama seperti KPK menciduk pimpinan PKS dalam proyek pengadaan sapi impor," demikian Neta.
[zul]
