Berita

M Yusuf

Wawancara

WAWANCARA

M Yusuf: Ini Kan Tahun Politik, Bakal Banyak Politisi Terima Suap

JUMAT, 01 FEBRUARI 2013 | 09:21 WIB

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meningkatkan pengawasan terhadap transaksi keuangan terhadap politisi.

“Ini kan tahun politik. Bakal banyak politisi melakukan transaksi mencurigakan, termasuk terima suap,’’’kata Kepala PPATK M Yusuf kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

M Yusuf mengaku, tidak kaget ditetapkannya Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi.


“Dari awal memang kami sudah menduga bakal banyak politisi terima suap. Sebab, ini menjelang Pemilu 2014,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kenapa Anda sudah menduga seperti itu?
Karena ini tahun politik. Tentu politisi berupaya mencari uang untuk kepentingan  Pemilu 2014.

Ini artinya, bakal banyak transaksi yang berhubungan dengan politisi, baik demi kepentingan parpol atau pribadi.

Apa yang dilakukan PPATK?
Kami sedang fokus memantau pergerakan transaksi keuangan yang berkaitan dengan politisi.

Transaksi apa saja yang difokuskan?
Ada tiga hal. Pertama, transaksi keuangan politisi. Kedua, pemantauan transaksi mencurigakan pendanaan parpol menjelang Pileg dan Pilpres. Ketiga, transaksi keuangan Pilkada.

Tujuannya apa?
Kami ingin negeri ini mendapatkan pemimpin-pemimpin baik, bersih dan  bebas dari praktek-praktek kotor.

Bagaimana dengan pengusaha yang mendanai parpol?
Kami tidak peduli apakah dia pengusaha atau apapun. Sebab, dalam Undang-Undang PPATK siapa yang terlibat dalam transaksi mencurigakan bisa dihukum. Kalau ada pengusaha yang ikut campur, maka bisa saja kena.

Bagaimana dengan transaksi tunai?
Itu juga dipantau. Sebab, transaksi tunai yang dilakukan dalam kasus suap.

Apa bisa dilacak PPATK?
Insya Allah kami bisa dilacak. Sebab, saat pengambilan awal melalui bank, tentu bisa ketahuan juga. Maka tinggal yang diperlukan adalah kejelian penyidik.

PPATK bekerja sama dengan siapa saja?
Wah, itu tidak bisa saya kasih tahu, nanti didekati semua itu. Pokoknya kita punya mitra kerja yang sangat baik.

Apa sudah dibicarakan dengan KPU, Bawaslu dan DKPP mengenai ini?
Sudah. Mereka nanti akan menerima hasil analisis yang kami lakukan. Masalah penindakan terkait analisis transaksi keuangan mencurigakan saat masa pemilu, ini bukan urusan kami.

Apa sudah dimulai pemantauannya?
Sudah, transaksi mencurigakan mengenai pemilu dimulai awal 2013 sampai 2014.

Apa PPATK punya alat untuk memantau transaksi mencurigkan itu?
Ada. Alatnya bukan mesin sebesar rumah. PPATK bisa bertabel online. Kami tinggal ketik saja nama orang itu, lalu keluar data-data lengkapnya. Ketika dicek di bank apakah ada nama tersebut, alat ini akan menunjukkan datanya.  [Harian Rakyat Merdeka]



Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Polda Metro Minta Insan Pers Imbangi Kecepatan Medsos

Senin, 09 Februari 2026 | 22:00

Pemprov Sultra Agendakan Mediasi Kedua Konflik Yayasan Unsultra

Senin, 09 Februari 2026 | 21:40

Ketua DPW PPP Kalteng Diberhentikan Usai Nyatakan Dukung Prabowo

Senin, 09 Februari 2026 | 21:36

MPR Ajak Masyarakat Perkuat Literasi Kebangsaan Agar Tak Mudah Diprovokasi

Senin, 09 Februari 2026 | 21:22

Mahfud Pastikan Tim Reformasi Tidak Giring Polri di Bawah Kementerian

Senin, 09 Februari 2026 | 21:16

KPK Dalami Informasi Keterlibatan Lasarus Dkk di Kasus Suap DJKA

Senin, 09 Februari 2026 | 20:52

Menkop Resmikan Toko Rakyat Serba Ada di Kubu Raya

Senin, 09 Februari 2026 | 20:41

Istana Belum Serahkan Supres Calon Pimpinan OJK ke DPR

Senin, 09 Februari 2026 | 20:38

7 Tradisi Imlek di Indonesia, Bukan Cuma Berbagi Angpau

Senin, 09 Februari 2026 | 20:29

Legislator Golkar Dorong Sertifikasi Halal Juru Potong Ayam Dapur MBG

Senin, 09 Februari 2026 | 20:26

Selengkapnya