Berita

M Yusuf

Wawancara

WAWANCARA

M Yusuf: Ini Kan Tahun Politik, Bakal Banyak Politisi Terima Suap

JUMAT, 01 FEBRUARI 2013 | 09:21 WIB

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meningkatkan pengawasan terhadap transaksi keuangan terhadap politisi.

“Ini kan tahun politik. Bakal banyak politisi melakukan transaksi mencurigakan, termasuk terima suap,’’’kata Kepala PPATK M Yusuf kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

M Yusuf mengaku, tidak kaget ditetapkannya Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap impor daging sapi.


“Dari awal memang kami sudah menduga bakal banyak politisi terima suap. Sebab, ini menjelang Pemilu 2014,’’ paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Kenapa Anda sudah menduga seperti itu?
Karena ini tahun politik. Tentu politisi berupaya mencari uang untuk kepentingan  Pemilu 2014.

Ini artinya, bakal banyak transaksi yang berhubungan dengan politisi, baik demi kepentingan parpol atau pribadi.

Apa yang dilakukan PPATK?
Kami sedang fokus memantau pergerakan transaksi keuangan yang berkaitan dengan politisi.

Transaksi apa saja yang difokuskan?
Ada tiga hal. Pertama, transaksi keuangan politisi. Kedua, pemantauan transaksi mencurigakan pendanaan parpol menjelang Pileg dan Pilpres. Ketiga, transaksi keuangan Pilkada.

Tujuannya apa?
Kami ingin negeri ini mendapatkan pemimpin-pemimpin baik, bersih dan  bebas dari praktek-praktek kotor.

Bagaimana dengan pengusaha yang mendanai parpol?
Kami tidak peduli apakah dia pengusaha atau apapun. Sebab, dalam Undang-Undang PPATK siapa yang terlibat dalam transaksi mencurigakan bisa dihukum. Kalau ada pengusaha yang ikut campur, maka bisa saja kena.

Bagaimana dengan transaksi tunai?
Itu juga dipantau. Sebab, transaksi tunai yang dilakukan dalam kasus suap.

Apa bisa dilacak PPATK?
Insya Allah kami bisa dilacak. Sebab, saat pengambilan awal melalui bank, tentu bisa ketahuan juga. Maka tinggal yang diperlukan adalah kejelian penyidik.

PPATK bekerja sama dengan siapa saja?
Wah, itu tidak bisa saya kasih tahu, nanti didekati semua itu. Pokoknya kita punya mitra kerja yang sangat baik.

Apa sudah dibicarakan dengan KPU, Bawaslu dan DKPP mengenai ini?
Sudah. Mereka nanti akan menerima hasil analisis yang kami lakukan. Masalah penindakan terkait analisis transaksi keuangan mencurigakan saat masa pemilu, ini bukan urusan kami.

Apa sudah dimulai pemantauannya?
Sudah, transaksi mencurigakan mengenai pemilu dimulai awal 2013 sampai 2014.

Apa PPATK punya alat untuk memantau transaksi mencurigkan itu?
Ada. Alatnya bukan mesin sebesar rumah. PPATK bisa bertabel online. Kami tinggal ketik saja nama orang itu, lalu keluar data-data lengkapnya. Ketika dicek di bank apakah ada nama tersebut, alat ini akan menunjukkan datanya.  [Harian Rakyat Merdeka]



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya