Berita

Suryadharma Ali

Wawancara

WAWANCARA

Suryadharma Ali: Menteri Dari Parpol Masih Mampu Bekerja Optimal

JUMAT, 01 FEBRUARI 2013 | 08:00 WIB

Sebab, para menteri itu dianggap lebih mengutamakan kegiatan partai ketimbang menjalankan tugas menteri.

Ini bisa dilihat dari hasil  Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menyebutkan, publik meragukan kinerja para menteri dalam tahun politik, yakni 2013 dan awal 2014.

Menanggapi hal itu, Menteri Agama Suryadharma mengatakan, dirinya tetap fokus bekerja sebagai menteri meski memasuki tahun politik.


“Saya yakin menteri yang berasal dari parpol masih mampu bekerja optimal sampai jabatan tersebut berakhir,’’ ujar Suryadharma Ali kepada’Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Menurut Ketua Umum PPP itu, masyarakat tak perlu meragukan kinerja menteri dari parpol. Kalau kinerja anjlok, tentu berimplikasi terhadap persepsi publik terhadap parpolnya.

Berikut kutipan selengkapnya:

Barangkali ke depan tidak perlu rangkap jabatan?
Itu hal biasa saja ya. Rangkap jabatan itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja.

Masalahnya Anda dinilai bakal mengutamakan partai, ini bagaimana?
Sebagai Ketua Umum PPP, saya dibantu beberapa orang. Misalnya wakil ketua umum, sekjen dan lainnya. Mereka fokus mengurus partai sehingga tugas saya sebagai menteri tidak terganggu. Saya tetap bisa fokus dalam amanah sebagai menteri.

Masak sih tidak terganggu?
Ya. Pekerjaan sebagai menteri dan ketua umum itu tidak campur aduk. Saya tetap bisa lebih fokus bekerja. Tidak dipusingkan urusan partai.

Apalagi saya menjadi menteri bukan hanya sekarang. Periode lalu saya juga menjabat sebagai menteri. Saya bisa mengerjakan tugas menteri dan mengurusi partai. Itu kan biasa saja.

Apa yakin bisa mengerjakan kedua tugas itu secara maksimal?
Ya, saya yakin. Sebab, sebelumnya saya sudah terbiasa mengurusi perusahaan. Saya bekas pengusaha yang mengurusi lebih dari satu perusahan. Pengamalan ini tentunya memudahkan kerja apa saja.

Bukankah mengurus perusahaan berbeda dengan mengurus negara dan partai?
Pengalaman sebelumnya itu memudahkan saya untuk menjalankan amanah sebagai menteri dan mengurus partai.

Apalagi, saya sudah terbiasa menangani organisasi internal PPP, baik tingkat provinsi, kecamatan, hingga desa. Dalam sebuah organisasi ada pembagian tugas dan wewenang. Makanya tidak selalu  ketua umum turun tangan, sehingga tidak mempengaruhi kinerja saya sebagai menteri di bawah kepemimpinan SBY.

Apa persiapan PPP menghadapi Pemilu 2014?


Kami melakukan konsolidasi kepada seluruh kader. Kemudian  para caleg diharapkan  untuk bekerja lebih awal,  lebih mengenal daerah pemilihannya (Dapil). Sehingga saat kampanye nanti mereka tidak merasa asing terhadap dapilnya.


Selain itu, kami membentuk tim agar sesama caleg bekerja sama untuk mendapatkan suara maksimal dalam pemilu nanti.

Partai lain sudah mengelus capres, PPP bagaimana?
Kami belum fokus ke sana. Kami konsentrasi menghadapi pemilu legislatif dulu.

Sejumlah ulama Jawa Tengah mengharapkan Anda sebagai Capres 2014, apa siap?
Terlalu dini membahas hal itu ya. Masih jauh itu. [Harian Rakyat Merdeka]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya