Armyn Gultom: Kami Keluar Dari Kandang Macan, Nggak Mau Masuk Kandang Buaya

Beberapa jam sebelum dibuka Kongres Partai Nasdem (Jumat, 25/1), delapan pengurus DPW Partai Nasdem DKI Jakarta mengundurkan diri. Salah satunya adalah Ketua DPW Partai Nasdem DKI Jakarta Armyn Gultom. Langkah mereka pun diikuti ratusan kader.

“Kami mundur bukan persoa­lan figur yang tidak disepakati. Tapi lebih kepada prilaku politik buruk yang terjadi dalam melak­sa­nakan sistem yang telah diran­cang dari awal,” kata Armyn Gul­tom kepada Rakyat Merdeka, ke­marin.    

Berikut kutipan selengkapnya:

Apa perilaku politik buruk itu?

Dulu kita masuk Nasdem dan berkeringat habis-habisan mem­bangun partai ini dari bawah agar membawa restorasi perubahan un­tuk memperbaiki, menata ulang dan mencerahkan ber­bang­sa dan bernegara.

Tapi dalam perjalanannya, kita melihat bahwa Nasdem tidak bisa menjadi kendaraan membawa cita-cita itu.

Apa surat pengunduran su­dah diserahkan?

Belum. Serahkan besok atau lusa, kami baru sampaikan orasi dan pernyataan sikap kami untuk mundur dari Partai Nasdem. Se­gera setalah ini surat resminya akan disampaikan ke DPP.

Kantor DPW kami gembok. Rencananya akan kami serahkan bersama dengan surat pengun­duran diri.

 Apa pengunduran diri itu diikuti  pengurus DPD?

Kami serahkan keputusannya kepada masing-masing DPD. Ka­mi tidak memaksa, mereka punya pilihan.

Apa ada intimidasi, sehingga mengundurkan diri?

Di DPW DKI Jakarta banyak ancaman-ancaman. Tapi tidak kami hiraukan, karena itu tidak bisa membuat sikap kami beru­bah. Kami tidak takut kehilangan kekuasaan dan lainnya kok.

 

Apa Anda dan lainnya yang ikut mundur gerbongnya Hari Tanoe?

Ah, kata siapa. Nggak ada ku­bu-kubuan. Isu itu tidak benar. Ka­mi pengurus DPW DKI Ja­karta mundur karena dari awal tidak sepakat dengan cara-cara yang dilakukan DPP

Cara-cara seperti apa sih?

Misalkan di AD/ART yang di­sah­kan Kemenkumham Bab 12 pasal 42 disebutkan materi kong­res disiapkan oleh DPP dan di­sampaikan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berlangsungnya kongres itu.

Kongres yang dilakukan itu undangannya saja baru saya te­rima 10 hari sebelum diselengga­rakan dengan agenda yang tidak jelas. Padahal di AD/ART seha­rus­nya disampaikan 1 bulan sebe­lumnya.

Bukan itu saja yang me­nan­da­tangani surat undangan itu juga adalah wakil sekjen DPP Par­tai Nas­dem. Padahal sekjen wak­tu itu belum menyatakan mundur.

Cara-cara seperti apa sih?

Misalkan di AD/ART yang di­sah­kan Kemenkumham Bab 12 pasal 42 disebutkan materi kong­res disiapkan oleh DPP dan di­sampaikan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berlangsungnya kongres itu.

Kongres yang dilakukan itu undangannya saja baru saya te­rima 10 hari sebelum diselengga­rakan dengan agenda yang tidak jelas. Padahal di AD/ART seha­rus­nya disampaikan 1 bulan sebe­lumnya.

Bukan itu saja yang me­nan­da­tangani surat undangan itu juga adalah wakil sekjen DPP Par­tai Nas­dem. Padahal sekjen wak­tu itu belum menyatakan mundur.

Mau dialihkan ke mana kader itu?

Belum tahu, kami masih berpi­kir. Kami  keluar dari kandang ma­can, nggak mau masuk ke kan­dang buaya. Maka harus ekstra ha­ti-hati.  Ta­pi kalau membentuk or­mas, ka­mi akan menjaga ranah kebangsaan.

Kenapa Anda tidak perbaiki dari dalam?

Kawan-kawan memang ba­nyak yang mengatakan saya bo­doh karena semua bisa diperbaiki dari dalam. Apalagi pemilu sudah di depan mata dan peluang menjadi anggota DPRD juga cu­kup besar. Tapi ini saya meni­lainya atas dasar idealisme yang tidak lagi sama.

Saya sudah melatih 30.000 ka­der khususnya dengan idealisme, harapan dan mekanisme partai yang benar dan konsisten.

Partai ini sudah bagus karena sis­tem administrasinya yang ter­baik dari partai yang menjadi peserta pemilu.

Lalu salahnya di mana?

Ada yang tidak konsisten men­jalankan kesepakatan. Sekjen yang luar biasa melakukan kerja politik tidak dihargai padahal kalau tidak ada Ahmad Rofiq bisa saja verfikasi administratif tidak lolos. Ini keringat semua orang, bu­kan hanya keringat Surya Pa­loh. Hary Tanoe juga berkeringat banyak.

Memangnya struktur yang Anda inginkan bagaimana?

Dulu sistemnya Majelis Nasio­nal Partai (MNP) seperti Dewan Syuro di PKS.

Jadi kekuasaan berpusat pada kolektif kolegial dan tokohnya ada 9 orang.

Saya nilai sistem ini bagus. Ka­lau partai-partai lainnya ketika ada kongres, calon ketua umum mem­bawa uang banyak agar ter­pilih. Ketika terpilih tentunya be­rusaha mengembalikan uang ter­sebut.

Di Nasdem sebenarnya tidak begitu karena keputusan MNP lebih tinggi dari kongres.

 

Memang apa MNP tidak jalan?

 MNP itu bisa merubah ketua umum kapan saja, merubah ketua wilayah kapan saja. Itu ketuannya Pak Surya Paloh. Mestinya  menggunaan kedudukannya itu melakukan perubahan-peruba­han, termasuk mengganti ketua umum.

 

Apa itu dilakukan?

Tidak. Malah pak Surya Paloh me­minta dukungan ke wilayah-wilayah secara tertulis untuk men­jadikan dia sebagai ketua umum.

 

Bukan saya anti Surya paloh. Tapi harus sesuai dengan aturan organisasi dan konsisten.

 Mengenai kongres apa tanggapan Anda?

Itu kan seremonial saja. Pasti ketua umumnya Surya Paloh dan sekjennya Patrice Rio Capella. Kongres yang digelar bukan arena pemilihan. Itu sudah jadi kongres ecek-ecek.

Itu untuk mengelabui publik, supaya publik mengetahui bahwa Surya Paloh dan Patrice Rio Capella terpilih secara demokratis.

 

Apakah terlihat Surya Paloh ingin jadi capres?

O tidak.Saya tidak lihat itu.  [Harian Rakyat Merdeka]