Rumah Dinas DPR Jadi Tempat Pengungsian

Banyak cara yang dilakukan anggota DPR untuk turut membantu korban banjir. Umumnya mereka yang datang ke lokasi banjir dan memberikan bantuan pangan, sandang dan sedikit uang kepada korban banjir.

Ada juga yang membuka ru­mahnya untuk jadi tempat pe­ngungsian. Semua kebutuhan pengungsi ditanggung.

Seperti yang dilakukan Ribka Tjip­taning, anggota DPR dari PDIP. “Rumah dinas saya di kom­plek Rumah Jabatan Ang­gota DPR RI di Kalibata akan selalu terbuka bagi pengungsi korban banjir. Karena rumah dinas itu juga dibangun oleh uang rakyat, dan ketika rakyat me­ng­alami musibah maka rakyat juga berhak untuk berlindung di ru­mah-rumah tersebut,” katanya.

Menurut Ketua Komisi IX DPR itu, dirinya menyiapkan ma­kan­an, obat-obatan dan susu bagi bayi dan anak seluruh pengungsi yang tertimpa musibah banjir. “Saya juga telah memerintahkan pengamanan dalam Komplek Ru­mah Jabatan Anggota DPR RI di Kalibata untuk tidak mempersulit maupun menghalangi masyarakat yang mengungsi ke rumah saya,” katanya.

Menurut Kepala Humas Setjen DPR Jaka Winarno, boleh-boleh saja rumah dinas anggota DPR di Kalibata dipakai buat tempat pe­ngungsian korban banjir.

“Rumah dinas itu kan sudah men­jadi haknya anggota (DPR) jadi terserah dia digunakan untuk apa saja. Tugas kami hanya me­ngelolan dan memelihara kom­plek itu,” katanya.

Namun sebaiknya, menurut Jaka, anggota DPR yang mem­per­­silakan rumah dinasnya di­gunakan untuk tempat peng­ung­sian agar membuat pem­beri­ta­huan kepada Setjen. “Jadi kita bisa mendata siapa saja warga yang mengungsi di komplek DPR (Kalibata),” katanya.

Kemarin, Rakyat Merdeka ber­kunjung ke rumah dinas Ribka Tjiptaning di Kompleks Rumah Ja­batan Anggota DPR Kalibata. Ru­mahnya terletak di Blok E1 Nomor 357. Rumah berlantai dua yang dicat warna krem itu tampak sepi. Pintunya terkunci rapat. Seluruh jendela di lantai bawah dan atas tertutup rapat gorden. Diketuk berkali tak ada respons dari dalam rumah.

“Sejak awal rumah itu tercatat kosong,” kata Dadan, salah satu anggota Pengamanan Dalam (Pamdal) yang berjaga di kom­pleks itu.

Masih menurut Dadan, dia ja­rang melihat Ribka berkunjung ke rumah dinasnya. “Rumah ini kosong terus dan tidak ada pem­ban­tunya,” tuturnya.

Ia tak tahu rumah ini dijadikan tem­pat pengungsian korban banjir. Ketika banjir besar melan­da ibu kota, Kamis pekan lalu, Dadan tak melihat ada keramaian di rumah itu. “Nggak tahu kalau besok,” katanya.  

Pengakuan sama juga disam­paikan Budi, anggota Pamdal lainnya. Pihaknya tak mem­per­masalahkan anggota DPR yang menjadikan rumah dinas di Ka­libata ini sebagai tempat pe­nam­pungan korban banjir.

“Yang penting sudah ada surat dari Setjen DPR dan pihak pe­ngelola komplek ini ke kita, sia­papun diperbolehkan masuk. Bila tidak ada maka tidak boleh masuk,” katanya.

Namun sejauh ini, ujar Budi, belum ada pemberitahuan dari Set­jen, pengelola maupun dari Rib­ka sendiri kepada Pamdal yang berjaga di Kalibata menge­nai rumah dinas yang dijadikan tem­pat pengungsian korban banjir.

Ribka yang dikontak via telepon membenarkan rumah di­nas sudah kembali kosong. Se­bab, para korban banjir sudah kem­bali ke rumahnya masing-ma­sing. “Ban­jir sudah surut, jadi me­reka kem­bali ke rumah,” katanya.

Ia memutuskan membuka ru­mah dinasnya di Kalibata untuk jadi tempat pengungsian setelah ban­jir melanda Jakarta pekan lalu. Korban banjir, kata dia, mu­lai berdatangan ke rumahnya pada Kamis (17/1). “Ada 30 pe­ngungsi. Mayoritas ibu-ibu dan anak-anak yang menempati ru­mah dinas,” kata Ribka. “Hanya  dua hari tinggal di rumah itu.”

Selama tinggal di rumah dinas Ribka, para pengungsi dijamin kebutuhannya. Mulai dari makan dan minum hingga susu untuk bayi dan balita.  “Saya sudah me­minta anak saya untuk mengurusi mereka (pengungsi). Jangan sam­pai kelaparan,” katanya.

Ribka menyarankan agar kor­ban banjir tinggal lebih lama. “Ta­pi mereka menolak dan me­milih langsung pulang ketika air sudah surut,” katanya. Ribka pun tak mau memaksa.

Warga, kata Ribka, silakan kem­bali mengungsi ke rumah dinasnya jika banjir kembali me­ngenangi rumah mereka. “Saya sudah serahkan kunci rumah ke sa­lah satu tokoh pengungsi di situ. Jadi bila butuh (tempat me­ngungsi) tinggal kontak dia saja, tanpa harus menghubungi saya terlebih dahulu,” katanya.

Banjir besar yang melanda Jakarta sejak Kamis pekan lalu berangsur-angsur surut. Banjir yang melanda kawasan Rawajati dan Pegadegan yang tak jauh dari Kompleks Rumah Jabatan Anggota DPR Kalibata juga sudah surut. Namun di beberapa wilayah masih tergenang air. Misalnya di kawasan Pluit, Jakarta Utara.

Menurut Ribka, rumah dinas­nya kembali kosong setelah kor­ban banjir kembali ke ru­mahnya ma­sing-masing. Rumah itu ko­song karena Ribka memilih ting­gal di rumah pribadi di Cile­dug, Kota Tangerang.

Anak-anak, kata dia, juga eng­gan tinggal di rumah dinas. “Ka­tanya jauh dari rakyat. Jadi me­reka nggak mau tinggal. Paling sesekali anak saya yang nomor empat yang menengok ke sana,” kata Ribka. Sang anak tengah menempuh kuliah di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Fakultas Kedokteran.

Beri Bantuan Korban Banjir, Parpol Minta Tak Dipolitisasi

Para korban banjir butuh uluran bantuan dari semua pihak, ter­masuk partai politik. Biasanya, sambil memberikan bantuan, par­pol menempatkan sejumlah atri­butnya di lokasi yang didatangi. Pemandangan seperti jamak di setiap kali terjadi bencana. Bisa mu­ncul kesan parpol me­man­faatkan bencana untuk menarik simpati.

Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan me­nga­takan langkah parpol yang mem­berikan bantuan kepada kor­ban banjir patut diapresiasi. Tapi dia meminta parpol tidak mem­politisasi bantuan yang diberikan untuk korban banjir. “Jangan sam­pai ada bendera parpol di pos­ko banjir,” kata mewanti-wanti.

Ia meminta langkah parpol yang turut membantu korban banjir di sejumlah wilayah jangan dicurigai. Menurut dia, bantuan itu murni untuk meringankan masyarakat yang jadi korban bencana.

Wakil Ketua DPR itu pun me­minta persoalan banjir termasuk yang melanda Jakarta mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pe­merintah daerah dan pusat harus memperhatikan tata ruang Jakarta. “Banyak dana APBN untuk DKI, harus diselesaikan alokasinya untuk banjir kanal, normalisasi kali,” katanya.

Ia juga memandang perlunya perhatian lebih terhadap daerah-daerah penyandang hujan. Misalnya kawasan Puncak dan Bogor yang memberikan kontri­busi besar bagi air yang meng­genangi Jakarta. “Yang paling penting konsistensi, jangan sam­pai kalau banjir selesai, lupa menuntaskannya,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Hidayat Nurwahid tak keberatan jika par­tai politik dilarang mendirikan posko di lokasi banjir.

Menurutnya, masyarakat Ja­karta adalah simpatisan serta pe­milih tetap partainya. “Bagai­mana mungkin partai tidak boleh membantu konstituen? Yang per­lu adalah mengajak ormas, LSM dan media berlomba-lomba mem­berikan bantuan kepada ma­syarakat korban banjir. Semakin banyak yang berikan bantuan, semakin baik,” katanya.

Forum Silaturahmi Istri (FSI) Fraksi Partai Kebangkitan Bang­sa (FPKB) DPR ikut menyalur­kan bantuan terhadap korban banjir di Ibukota.

“Kita memberikan bantuan ke beberapa tempat yang terkena banjir di Ibukota, di antaranya di Kalibata, Rawajati, Cawang, Pulo Gadung. Bantuan yang kami berikan berupa susu bayi, ma­kanan bayi, selimut, biscuit, kopi, teh, baju layak pakai, karpet,” kata Ketua FSI FPKB Ari Haryati Marwan.

Di samping memberikan ban­tuan, rombongan FSI juga me­nyempatkan diri untuk ber­kun­jung ke tenda-tenda peng­ungsi guna menyapa para korban banjir. “Masih banyak kebutuhan yang belum tercukupi dengan bantuan ini, untuk itu mohon kawan-ka­wan yang ingin membantu me­reka akan senang hati mene­rimanya,” katanya.

Perempuan Partai Keadilan Se­jah­tera (PKS) juga ikut me­la­kukan kunjungan dan berempati langsung kepada korban banjir di wilayah Jabodetabek. “Meng­ama­ti kondisi tersebut, kami Bi­dang Perempuan DPP PKS sa­ngat prihatin dan berempati pada keluarga-keluarga yang menjadi korban musibah banjir,” kata Anis Byarwati, selaku Ketua Bi­dang Perempuan DPP PKS.

Anis mengatakan, dalam kun­jungannya di beberapa lokasi pe­ngungsian banjir di Jakarta, kon­disi ibu-ibu dan anak-anak perlu men­dapat perhatian lebih. Pasal­nya, tempat pengungsian swa­daya masyarakat yang ada pada saat ini terlihat kumuh dan ter­campur baur antara laki-laki dan perempuan, serta kurang terpe­nuhinya pasokan kebutuhan pakai­an dalam untuk ibu.

Selain itu, ia menilai kurang­nya bantuan makanan untuk bayi dan anak-anak, serta beberapa tem­pat pengungsian yang gelap karena tidak adanya penerangan atau listrik. “Dalam kunjungan ter­sebut, Sahabat Keluarga juga melihat faktor keamanan dan kesehatan para korban banjir masih harus diperhatikan lebih baik lagi,” katanya.

Persaudaraan Istri Anggota (PIA) Fraksi Partai Demokrat yang mendatangi posko banjir dibantaran kali Rawa Jati, Jalan Kesemek, Kalibata, Jakarta Se­latan. Dengan kaos lengan pan­jang putih dipimpin isteri politisi Saan Mustopa, Illah Mustopa me­reka turun ke kali untuk men­distribusikan bantuan.

Illah mengatakan bahwa, apa yang dilakukannya tersebut ada­lah sebuah bentuk kepedu­liannya sesama sauadara-saudara yang terkena musibah. “Ini bentuk ke­pedulian kita untuk membantu sau­dara-saudara yang terkena mu­sibah. Dan kita berharap ban­tuan yang kita berikan dapat bermafaat bagi warga,” katanya.

Dirinya bersama anggota PIA akan terus memantau perkem­bang­an setelah dampak dari banjir tersebut. “Kita akan terus pantau, tentunya kita akan selalu siap kapan saja turun kembali untuk membantu saudara-saudara kita,” katanya.

Ia membantah jika apa yang dilakukan dirinya dan para istri lainnya untuk mendorong suara Partai Demokrat di 2014. “Ini upaya sosial, seperti yang diin­truksikan pimpinan kita harus membantu sauadara-saudara kita yang terkena musibah. Kalaupun ber­imbas pada Pemilu 2014, al­ham­dullah saja. Terpenting niat awal kita hanya berbagi dalam membantu korban,” katanya.

Sumbangan DPR Terkumpul 140 Juta Buat Korban Banjir

Ketua DPR Marzuki Alie me­ngatakan, gedung DPR di Se­nayan terbuka untuk korban banjir. Pihaknya siap menjem­put korban banjir untuk ditam­pung di DPR.

Menurut Marzuki, pihaknya siap menjemput korban banjir ka­panpun. Untuk itu telah di­siap­kan bus Setjen untuk men­jemput. Para pengungsi akan ditem­patkan di lapangan tennis indoor yang berada di kom­plek gedung DPR.

“Kita juga mengerahkan re­lawan dan semuanya ikut. Termasuk jajaran Setjen. Mulai dari Pengamaman Dalam, para staf, ikut membantu. Kita harus melakukan hal ini,” katanya.

Menurutnya, aparat harus berada di tempat-tempat ben­cana. Sebab, yang dibutuhkan adalah aksi. Bukan rapat yang berlama-lama. Kata Marzuki, banyak masyarakat yang tahu lembaga Badan Nasional Penangggulangan Bencana dan Kementerian Sosial ketika terjadi bencana.

Permintaan bantuan akhirnya disampaikan ke para anggota DPR. “Mereka tahunya DPR dan mereka pun meminta ban­tuan pada kita,” kata Marzuki.

Marzuki mengimbau ang­gota DPR dan Setjen sebisa mung­kin membantu masya­rakat korban banjir lewat sum­bangan pribadi. Dia pun meng­ap­resiasi anggota-anggota De­wan yang cepat tanggap mem­be­rikan bantuan. Juga kar­ya­wan Setjen yang rela dipotong gajinya untuk disumbangkan ke korban bencana

 â€œKita membuka posko ini ka­rena kita tidak bisa tinggal diam. Kita pun berhasil meng­um­pulkan uang sebesar Rp 140 juta yang merupakan sum­bang­an anggota dan juga jajaran Setjen DPR. Saya salut dengan kar­yawan Setjen DPR yang mau dipotong gajinya untuk mem­bantu para korban banjir secara sukarela,” katanya.

Marzuki mengatakan DPR tak punya anggaran untuk mem­berikan bantuan pada masya­ra­kat bila terjadi bencana. “Kita men­jadi sulit karena kalau terja­di seperti ini yang dituntut ma­sya­rakat itu DPR. Padahal kita tidak ada anggaran dan kalau menggunakan dana pribadi atau sumbangan. Berapa besar sih ke­kuatannya?” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai De­mokrat ini lagi.

Lantaran tak ada anggaran, maka menurut Marzuki, tidak bisa disalahkan kalau kemudian anggota-aggota DPR turun ke lapangan dengan membawa bendera partainya. “Yah partai jadi turun sendiri, karena ang­gota DPR tidak ada anggar­an­nya. Seharusnya kan sebagai lem­baga wakil rakyat kita dibe­rikan anggaran untuk mem­bantu masyarakat dalam kondisi seperti ini. Saya jamin tidak akan ada korupsi untuk hal ini,” ujarnya.

Masyarakat yang jadi korban bencana, kata Marzuki, harus men­d­apatkan layanan kese­hatan yang maksimal. “Di tem­pat yang saya datangi tidak ada petugas kesehatan. Padahal kan setiap Puskemas di kelurahan ada dokternya pun rumah sakit-sakit milik Pemda. Tapi saya tidak melihat ada bantuan ke­sehatan di tempat yang saya datangi,” katanya.

Rapat Panja Cuma Dihadiri 3 Orang

Anggota DPR juga menjadi korban banjir besar yang me­landa Jakarta pekan lalu. Aki­bat­nya, banyak yang bolos sidang.

Ini terlihat ketika Rapat Pan­ja Rapat Panja RUU Perta­nah­an Komisi II DPR, Kamis lalu. Rapat yang mengagendakan dengar pendapat dengan para pa­kar pertanahan hanya diha­diri tiga anggota Dewan.

Namun di dalam absensi anggota tercatat sebanyak 7 orang yang hadir rapat. Mereka dianggap hadir karena mem­bu­buhkan tanda tangan di daftar absensi. Namun selama rapat, me­reka tak pernah terlihat.

RUU Pertanahan adalah sa­lah satu RUU yang menjadi prioritas Program Legislasi Na­sional (Prolegnas) tahun 2013. Tidak hanya itu, RUU yang di­harapkan dapat menjadi jem­batan antara UU No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria dengan UU sektor lain ini, meru­pakan inisiatif DPR.

Rapat digelar pada pukul 14.00 WIB hingga pukul 17.00. Dalam absensi yang dimiliki sekretariat Komisi II terdapat 7 orang Anggota yang mem­bubuhkan tanda tangan serta 2 orang lainnya izin untuk tidak ter­libat dalam Rapat Dengar Pen­dapat tersebut.

Adapun mereka yang hadir, Politisi Partai Amanat Nasional Abdul Hakam Naja, yang juga bertugas sebagai pemimpin rapat. Hadir juga Politisi Partai Golkar Bambang Sutrisno dan terakhir Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Muqowam.

Sedangkan wakil rakyat yang membubuhkan tanda tangan namun tidak terlihat dalam pro­ses pembahasan adalah ang­gota dari Fraksi Partai De­mokrat, PDIP dan PKS. Se­men­tara po­litisi yang izin tidak menghadiri di antaranya Zainun Ah­madi dari PDIP dan Me­s­tariyani Habie dari Partai Gerindra.

Kejadian ini tak jauh berbeda Komisi II menggelar rapat dengan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) pagi sebelumnya. Rapat itu terkait dengan RUU Apa­ra­tur Sipil Negara (ASN). Dari 25 anggota Panja, hanya 11 yang hadir.

Menurut Ketua Komisi II Agun Gunanjar, banyak anggota DPR yang juga rumahnya ke­banjiran. Akibatnya mereka tak ikut rapat. “Saya dapat info dari temen-temen, ada yang ru­mah­nya kebanjiran, semoga tetap tabah,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]